Breaking News
Home / Hukum / Waw…!!! Wakil Bupati dan Puluhan Pejabat Muaraenim Terancam Dipenjara. Berdasarkan Pengakuan Terdakwa Penyuap Bupati Muaraenim Dalam Surat Dakwaan Jaksa

Waw…!!! Wakil Bupati dan Puluhan Pejabat Muaraenim Terancam Dipenjara. Berdasarkan Pengakuan Terdakwa Penyuap Bupati Muaraenim Dalam Surat Dakwaan Jaksa

Terdakwa Robi Okta Pahlevi (35) Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co, saat sidang perdana  di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tipikor  Klas 1 Palembang , Rabu (20/11/2019). foto:fadil/krw.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)-Sidang perdana suap terhadap Bupati Muaraenim non aktif, Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor PN Klas 1 Palembang yang semula dijadwalkan pukul 09.30 wib ternyata molor satu jam, berlangsung Rabu (20/11/2019).

Terdakwa Robi Okta Pahlevi (35) seorang kontraktor, dia pemilik dan Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co. Diduga Robi telah melakukan penyuapan kepada Bupati Muaraenim, Ahmad Yani untuk memuluskan jalan mendapatkan paket proyek  di Muara Enim. Sidang perdana yang diketuai hakim Bongbongan SH MH yang juga menjabat ketua PN Klas 1 Khusus tipikor Palembang itu banyak mendapat liputan media cetak, elektronik maupun online.

Namun di persidangan perdana setelah surat dakwaan setebal 30 halaman itu dibacakan  jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha, ada beberapa fakta baru terungkap. Selain soal komitmen pemberian fee 15% untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 juga ada indikasi beberapa pejabat legislatif DPRD Muaraenim bahkan Wakil Bupati Muaraenim mendapat cipratan fee proyek.

Lebih lanjut dijelaskan, proyek tersebut terkait dengan Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim pada proyek APBD Murni TA 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 16 paket pekerjaan dengan nilai kurang lebih Rp130 miliar.

Sebagai komitmen, terdakwa memberikan fee sebesar 15% dengan rincian peruntukannya yaitu Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim sebesar 10%. Sedangkan sisa 5% akan diberikan kepada A Elfin MZ selaku PPK, Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR Muara Enim, Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV dan Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim.

BACA JUGA =  Febri, Sopir Buskota Tewas Dikeroyok 2 Pria Bersaudara. Motifnya Diduga Dendam

Terdakwa juga dalam dakwaan telah merealisasikan pemberian komitmen fee sebesar 10 persen untuk Ahmad Yani melalui Elfin Muchtar dengan total pemberian uang sebesar Rp12.500.000.000.

Terdakwa juga, masih dari dakwaan jaksa, telah memberikan 2 dua unit kendaraan bermotor. Yaitu 1 unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS. “Fee tersebut diberikan terdakwa kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani beserta pegawai negeri atau penyelenggara negara di kabupaten Muara Enim,” kata jaksa di persidangan.

Uang fee proyek tersebut kemudian atas arahan Bupati Muaraenim , Ahmad Yani, lalu Elfin memberikannya kepada Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim dengan total keseluruhan Rp2 miliar.

Elfin juga memberikan kepada 22 orang Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim senilai total lebih kurang Rp4.850.000.000. Tiap anggota DPRD Muara Enim memeroleh bagian berbeda, mulai dari Rp 200 juta sampai Rp 350 juta.

“Kami tim JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 5 dan pasal 13 Undang –Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pasal 13 yang juga ancaman maksimalnya 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah”. Ujar salah satu JPU di persidangan.

BACA JUGA =  Pedagang dan Warga Antusias Menyambut Kedatangan Sarimuda dan ESP Saat Blusukan di Pasar Tradisional. Sarimuda Akan Luncurkan Program Bantuan Modal Buat Pedagang

Setelah pembacan dakwaan, Pengacara terdakwa, advokad Niken Susanti SH dari Niken Susanti Law Office yang berkantor di Jakarta mengatakan dakwaan terhadap kliennya sudah sesuai dan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan.

Salah seorang  JPU KPK, M Asri Irwan menegaskan pihaknya akan menghadirkan 5 sampai 10 saksi di setiap kali sidang digelar. Asri juga menyatakan tidak menutup kemungkinan bakal ada nama-nama tersangka baru yang akan dijerat KPK dalam kasus ini.

Sekedar mengingatkan, bahwa tertangkapnya Terdakwa Robi oleh KPK tersebut diduga melakukan suap untuk mendapatkan beberapa paket proyek stategis di Kabupaten Muara Enim. Penyuapan terjadi sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloi Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang .

Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000  dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor yakni : 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata XenonHD single cabin warna putih, 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B2662 KS sebagai bagian dari realisasi pemberian komitmenfeeproyek 15% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim serta pihak-pihak terkait lainnya.

BACA JUGA =  6 Rumah di Desa Epil Ludes Terbakar, Bupati Muba Langsung Datangi Korban Beri Bantuan

Lebih jelasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim periode Tahun 2019 s/d 2024 melalui A Elfin MZ Muchtar A. dan Muhamad Riza Umari serta , Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries AB, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu dengan maksud agar Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim bersama-sama dengan lainnya mengupayakan agar Terdakwa Robi mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enimtahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pemberian pekerjaan 16 paket proyek yang terkait dengan Dana Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Hal itu bertentangan dengan kewajiban Ahmad Yani selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (sj/krw/berbagai sumber)

 

 

 

 

 

Tentang sihaj

Baca Juga

Kembali Sopir Online Jadi Korban Perampokan Penumpangnya.Tewas Mengenaskan Dengan Tubuh Penuh Luka Tusukan

Kedua tersangka perampokan yang berhasil ditangkap massa dan barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza …

Tinggalkan Balasan