Warga Pedamaran Demo Pemkab dan DPRD OKI. Tuntut Lahan Gambut Purun Dikelolah Masyarakat

oleh -266 views

 

Ibu-ibu pengrajin purun yang demo di kantor Bupati OKI dan DPRD OKI, Rabu (13/3). foto:nis/krw.

KAYUAGUNG (Kabar Rakyat) – Ratusan warga Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan tergabung dalam organisasi masyarakat sipil Kecamatan Pedamaran mendatangi kantor Pemkab OKI dan kemudian siangnya dilanjutkan mendatangi DPRD OKI, Rabu (13/3).
Mereka berorasi menuntut pemerintah OKI dan DPRD agar menetapkan lahan gambut purun yang ada di Pedamaran menjadi hak kelola masyarakat dan kearifan lokal. Dengan lantang para ibu-ibu di halaman DPRD dengan membawa atribut spanduk kertas salah satunya bertuliskan Pemda jangan diam lahan gambut untuk kehidupan, ikut berorasi di hadapan perwakilan anggota DPRD dan anggota polisi dan tentara yang berjaga-jaga.
Sejumlah pendemo tersebut adalah ibu-ibu yang keseharian sebagai pengrajin anyaman purun di desanya. Ibu-ibu di halaman DPRD itu sempat menganyam tikar dan berbagai jenis anyaman lainnya yang berasal purun.
Koordinator lapangan, Syaripudin Gusar menyuarakan mendesak pemerintah OKI dan DPRD untuk segera turun ke lokasi untuk memverifikasi terkait lahan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Pedamaran yang termasuk dalam izin perusahaan sawit agar segera dikeluarkan.
Mereka juga meminta segera menertibkan Perda inisiatif tentang perlindungan, pengelolaan ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Yakni sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan PP 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan Permen LHK No P 34 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dikatakannya, orasi ini karena menyadari dan mensikapi atas ancaman kerusakan ekosistem serta semakin menyempitnya kawasan lahan/rawa gambut purun di Kecamatan Pedamaran dan sekitarnya. ” Sayangnya hingga saat ini pemerintah OKI belum memberikan perhatian nyata dalam bentuk regulasi yang mengikat,” terangnya.
Lanjutnya, yakni terhadap aturan perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lahan/rawa gambut purun di kawasan tersebut. Selain pemanfaatan flora sebagai sumber daya purun, namun pemanfaatan fauna sebagai sumber daya perikanan. ” Jadi lahan gambut sebagai kesatuan ekosistem yang memberikan dampak positif secara ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Adapun lahan gambut purun yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat Pedamaran yakni lahan gambut purun Arang Stambun, Tanjung Sahang, Lebak Gambalan, Rawang Tinggi, Kemang Menyeti, Penyemerangan, Rutan Dini dan Sepucuk.
Syaripudin menegaskan, semua lahan tersebut merupakan kawasan gambut dengan hamparan purun yang luas yang berada di Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran.  Dengan luas lahan gambut purun 300 sampai 700 hektar yang dimanfaatkan masyarakat Pedamaran sejak zaman dahulu.
” Kami minta lebak purun jangan digarap perusahaan dijadikan lahan sawit, karena kami sudah turun temurun purun jadikan sebagai mata pencaharian kami,” cetus salah satu pendemo.
Dituturkannya, dengan purun bisa dijadikan tikar dan kerajinan lainnya sehingga hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dapur di rumah. Dengan begitu bisa membantu suaminya, juga didapat memberikan uang sekolah anak. Kami minta lestarikan lebak purun gambut apalagi dari zaman nenek moyang dahulu warga Pedamaran menganyam tikar dari purun.
Perwakilan pendemo diterima oleh anggota DPRD Solahudin Jakfar dan Efredi guna bermusyawarah atas tuntutan mereka. (nis/krw)

BACA JUGA =  Kunker Komisi IV DPR, Stok Beras Sumsel-Babel Aman