Tuntutan Pemohon Praperadilan Gunawati Thamrin Salah Alamat

oleh -455 views

Suasana sidang praperadilan di PN Klas I Palembang. foto:fadil/krw

PALEMBANG (Kabar Rakyat) – Proses sidang praperadilan yang diajukan pemohon Gunawati Thamrin terhadap Polresta Palembang selaku termohon dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang selaku turut termohon dilanjutkan pada Kamis (15/2) lalu.

Untuk efektivitas waktu, sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Efrata Happy Tarigan,SH ini digelar dua kali dalam satu hari, yakni pada pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan replik pemohon. Lalu dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama dengan agenda mendengarkan duplik termohon terhadap replik yang disampaikan pemohon.

Kuasa hukum termohon Polresta Palembang yang diwakili kuasa hukumnya dari tim Yankum Polda Sumsel, Kombes Pol Jhon Mangundap, tetap pada pendirian awal bahwa penetapan status tersangka terhadap Gunawati selaku pemohon sudah sesuai dengan  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Berdasarkan alat bukti yang cukup serta keterangan saksi, ahli serta barang bukti foto tanah longsor, pagar roboh dan jalan retak sehingga kami berketetapan apa yang diajukan pemohon dalam sidang ini salah alamat sehingga meminta majelis hakim untuk menolak seluruh tuntutan yang disampaikan pemohon,” imbuh Jhon saat membacakan dupliknya.

BACA JUGA =  Sebanyak 66 Personel Polresta Palembang Mendapat Kenaikan Pangkat Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-72

Dijelaskan, penyelidikan terhadap pemohon dilakukan sejak 10 Maret 2017 atas laporan polisi pada 8 Maret 2017. Serta termohon dalam hal ini Kapolresta Palembang telah mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017.

Setelah itu, pihak termohon telah memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Palembang yang juga sebagai turut termohon terkait surat perintah dimulainya penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Lalu, pada 26 Desember 2017, termohon telah melakukan gelar perkara dengan hasil kesimpulan menetapkan pemohon Gunawati Koko Thamrin alias Gunawati Pardarmi sebagai tersangka dan memeriksa yang bersangkutan pada 27 Desember 2017.

BACA JUGA =  Pemkab OKU Renovasi Total RSUD Ibnu Soetowo Baturaja. Menjadi Rumah Sakit Mewah 5 Lantai, Ditaksir Butuh Dana Rp400 M Lebih

Hal senada disampaikan pula oleh kuasa turut termohon, Kejari Palembang yang diwakili Kasi Pidum Kejari Palembang, Satria Irawan,SH yang mengamini tuntutan pra peradilan yang diajukan pemohon salah alamat lantaran apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”Salah alamat, karena belum masuk ranah kita, kasus masih ditangani polisi, apa dasarnya kita dijadikan turut tergugat,” ucap Satria usai persidangan Kamis (15/2) lalu.

BACA JUGA =  Diduga Menipu Kontraktor, Mantan Ajudan Wawako Prabumulih Dipenjara. Janjikan Proyek dan Minta Uang Rp 140 Juta

Kuasa Hukum Pemohon, Triyanto,SH,CN dalam replik-nya menuturkan, bahwa pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil turut termohon dalam jawaban kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. “Bahwa ditariknya turut termohon dalam permohomnan ini karena turut termohon mempunyai kewenangan untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh termohon, sehingga sangat relevan apabila turut termohon ditarik sebagai pihak,” tuturnya.

Usai mendengarkan pembacaan replik dari Kuasa Hukum Pemohon dan melihat bukti bukti foto dan dokumen, Ketua Majelis Hakim, Efrata Happy Tarigan menunda jalannya persidangan kembali dilanjutkan pada Senin (19/2) dengan agenda mendengarkan duplik dari Kuasa Termohon dan Turut Termohon. Kemudian juga mendengarkan saksi dan pembuktian.(fdy/krw)

9