Terganjal Kasus Tanah ‘Sejengkal’ Proyek Perumahan Rakyat di Talang Jambe Mangkrak Setahun Lebih

oleh -621 views

Suasana gelar perkara serentak  kasus penyerobotan tanah di Gedung Atmani Wedhana Ditreskrimum Polda Sumsel, Selasa (6/3). foto:ist.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)- Setelah sempat tertunda akhirnya Subdit I Harda Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan gelar perkara secara serentak kasus dugaan penyerobotan tanah, Selasa (6/3). Kasus ini split karena masing-masing pihak saling melapor. Namun sayangnya Muhasim, terlapor tidak hadir dalam gelar perkara tersebut. Sedangkan Azhari, orang yang melaporkan Muhasim  (belakangan Muhasim juga melaporkan Azhari) selalu hadir dalam gelar perkara tersebut bahkan dalam gelar perkara awal yang akhirnya ditunda juga hadir.

Kasus ini berawal, ketika tanah milik orang tua Azhari yang berlokasi di RT 12 RW 03 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang diduga diserobot untuk pembangunan rumah subsidi program pemerintah. Awalnya tanah itu diajak tukar guling. Namun ternyata tukar guling itu tidak ada aksi nyata. Dalam arti tanah milik (alm) Suprayitno (orangtua Azhari) dikuasai untuk jalan masuk mobil material namun ganti tanah tidak jelas apalagi surat menyuratnya. Merasa ditipu Azhari selaku kuasa orangtuanya membatalkan tukar guling tersebut. Dia juga lalu membawa kasus ini jalur hukum dengan melapor ke Polda Sumsel. “Kami disini (Polda Sumsel) dalam rangka memperjuangkan hak dan mencari keadilan. Kalau gelar perkara ini serentak, jangan dilakukan sepihak. Kami ini  korban tapi malah dipaksakan jadi terlapor. Masa kami nyerobot tanah sendiri yang sudah kami beli dari Muhasim dan dikuasai sejak 2002. Mereka nyerobot tanah kami untuk jalan perumahan,” beber Azhari, yang juga diketahui Pemimpin Redaksi salah satu media di Palembang. Azhari selaku kuasa pemilik tanah Suprayitno (alm) telah melaporkan Muhasim dan H Iran Suhadi dengan pasal 385 dan 170 KUHP dengan laporan polisi (LP) nomor LPB/137/II/2017/SPKT tanggal 22 Februari 2017.

BACA JUGA =  Polisi Polda Sumsel Tembak Mati 3 Pengedar Narkoba Asal Kendari. Disita Sabu Seberat 5,12 Kg

Penyerobotan dan pengrusakan awal terjadi sejak 26 September 2014, di mana korban Azhari memiliki sebidang tanah di lokasi tersebut dibuktikan berdasarkan pengoperan tanah usaha No 589/SKR/2009, yang dibuat di kantor PPAT kantor Camat Sukarame, tanggal 22 Juni 2009.

Terlapor H Iran Suhadi ST MM, bos PT Bumi Iryu Griya selaku pengembang perumahan subsidi Gapura Residence melakukan take over proyek developer sebelumnya, Ari Wibowo (PT Ragam Karya Gemilang) pada 2016 . Kedua pengembang itu bekerja sama dengan cara bagi bangun bersama keluarga Muhasim (75) selaku pemilik tanah perumahan yang juga berstatus terlapor. Diduga atas desakan pihak tertentu, Muhasim selaku tuan tanah melaporkan balik Azhari dan ibunya (split) kasus yang sama dengan LPB/320/V/2017/SPKT tanggal 15 Mei 2017.

Dasar laporan balik tersebut tidak jelas bahkan diduga sarat kepentingan dan keberpihakan oknum polisi terhadap develover. Apalagi salah satu develovernya diketahui pengurus Perbakin Kota Palembang. Sinyalemen keberpihakan penyidik, terlihat  ketika Muhasim membuat laporan balik hanya dengan dasar berupa fotokopian surat pernyataan hibah tanah pada 24 September 2014. “Seharusnya polisi propesional, laporan saya proses dulu. Bukan malah menerima laporan pihak terlapor dengan dasar surat fotokopian. Bagaimana seandainya ada pihak ketiga yang juga mengklaim berhak atas tanah itu dengan bukti surat fotokopi apakah akan diterima juga laporannya,” beber Azhari kepada kabarrakyat.website.

BACA JUGA =  Giliran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Senilai Rp72M.

Adanya laporan balik dari pihak Muhasim tentu saja ditolak keluarga Azhari. Bahkan Azhari telah mendapatkan bukti-bukti baru terkait status dan peta bidangnya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

Diketahui, korban Zainur (ibu Azhari) selaku ahli waris Suprayitno (alm), pemilik stanah ukuran 20 x 10 m2 yang sah secara surat dan tidak mengetahui permasalahan juga telah dilaporkan balik oleh Muhasim cs. Azhari (korban) dan ibunya  sudah memenuhi undangan polisi, lalu penyidik mengambil foto ibu korban sambil memegang beberapa dokumen asli. “Apa kepentingan oknum penyidik mengambil foto ibu saya pegang dokumen asli? Awas kalau sampai disalahgunakan. Kami antisipasi dugaan intimidasi dan kriminalisasi. Kami sayang lho sama polisi,” tegas Azhari yang menyayangkan penyidik laporan balik Muhasim tidak melakukan olah TKP.

Azhari menegaskan sangat kecil kemungkinan pihaknya akan melakukan perdamaian. “Kami sudah dizalimi. Dari awal sudah kami lakukan komunikasi, mediasi, dan renegosiasi namun tuan tanah (Muhasim) dan developer (H Iran Suhadi ST MM tidak ada itikad baik, apalagi sampai melapor balik kasus yang sama.

Azhari mengatakan dia telah konsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Apabila kasus ini nantinya terindikasi ada permainan atau tercium keterlibatan oknum penyidik memihak pihak ‘berduit’ dengan mengabaikan bukti-bukti otentik serta kronologi peristiwa maka Azhari akan membawa kasus ini  ke Mabes Polri. ” Bahkan saya dan tim advokasi saya akan melayangkan surat ke menteri perumahan untuk meninjau ulang pembangunan perumahan bersubsidi program Pak Jokowi di Talang Jambe ini yang diperuntukan untuk rakyat namun  kenyataannya malah menzholimi rakyat,”beber Azhari.

BACA JUGA =  Alex Noerdin Lantik Musni Wijaya Sebagai Pjs Wako Pagaralam

Terkait program Rumah Subsidi, H Iran Suhadi ST MM saat mediasi di Kantor Camat Sukarami, 15 Maret 2017 lalu pernah mengatakan, pihaknya boleh membangun perumahan dahulu asal sudah mengurus izinnya. “Dari Presiden itu, jangan dipersulit,” ungkap H Iran saat itu.

Hasil pantauan di lokasi, perumahan yang telah dibangun sebanyak 43 unit itu ternyata dihuni karyawan PT Gapura Angkasa Palembang. “Karena pembelinya dari Gapura Angkasa, maka perumahannya kami namakan Gapura Residence. Bersamaan dengan program Jokowi, maka kami kerja sama dengan pihak Gapura. Artinya perumahan tersebut adalah perumahan subsidi,” terangnya.

 

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Arison Hendra SIk melalui Kabag Wasidik Dit Res Krimum Polda Sumsel AKBP Faisol saat dikonfirmasi terkait gelar perkara dan sudah setahun berjalan belum tuntas juga ia mengatakan masih dalam penyelidikan. “Ya masih penyelidikan, masih berjalan” singkatnya. (fdy/krw).