Breaking News
Home / Hukum / Spirit Profesionalitas di Peradilan Indonesia Hanya Mitos

Spirit Profesionalitas di Peradilan Indonesia Hanya Mitos

Nama : Stellen Rosalina S
Mahasiswi Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya
Peserta Klinik Etik dan Hukum FH Unsri

 

Seiring proses implementasi ideologi Pancasila serta kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya diwarnai berbagai isu-isu, mulai dari isu radikalisme, terorisme, intoleransi hingga isu lemahnya penegakkan hukum dan keadilan. Terkhusus, pengadilan yang seharusnya merupakan jalan bagi para pencari keadilan justru lebih tepat disebut sebagai jalan bagi pencari “ketenaran”. Ketika kualitas semakin terkikis oleh derasnya popularitas, pencari keadilan lagi-lagi menjadi korban. Segenap jajaran aparat penegak hukum bahkan orang-orang yang telah menyandang gelar akademis pun kerap kali tidak menjadi teladan. Mereka bertindak leluasa seakan-akan tak kenal malu. Profesionalitas, etika dan budaya hukum yang seharusnya dijunjung tinggi justru hanyalah angan-angan belaka.

Didasari survei yang dilakukan oleh Bappenas dan World Bank tahun 2016, pengadilan adalah tempat awal untuk mengenal korupsi. Suatu fakta yang sangat mengiris hati, ketika peradilan seharusnya identik dengan keadilan justru menjadi sarang bagi mereka. Ya! mereka para “Mafia Peradilan” kian hari kian menjajah sisa-sisa kebenaran yang dapat terungkap. Wibawa dan integritas hakim tidak lagi dipandang. Suap sana dan suap sini, menjadi slogan utama untuk “membeli” kebenaran. Lalu apa sebenarnya esensi peradilan? Garis-garis kepatuhan mulai semakin kabur disusul porak poranda kian terjadi.

Ranking dari World Bank Tahun 2016, Indeks Kualitas Proses Peradilan Indonesia hanya sebesar 6,5 dari skala 0-18, apabila dipresentasekan hanya sebesar 36,1%, bahkan mencapai setengahnya saja pun tidak. Maksimalisasi kualitas peradilan tersebut dapat dilakukan dengan mencegah berbagai tindakan Contempt of Court yang ada. Pada dasarnya, terdapat lima tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Contempt of Court, yaitu menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the Court), menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice), berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court), tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders), perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (Sub-Judice Rule).

Pertama, tindakan “suap-menyuap” jelas tergolong kedalam bentuk tindakan yang menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the Court). Tak heran, akhir-akhir ini mulai dari hakim, pengacara, polisi terlibat kasus jual beli perkara. Majelis Hakim sebagai image nyata dari lembaga peradilan pun sering kali mencoreng nama baik sektor yudisial ini.

BACA JUGA =  Pura2 teroris lempar bom...Lihat apa yang terjadi?

Baru-baru ini sekitar bulan Maret 2018, KPK melakukan OTT terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri bahkan juga satu orang panitera dan dua orang advokat sebagai tersangka kasus dugaan suap salah satu perkara perdata yang sedang disidangkan. Lagi-lagi spirit profesionalitas para penegak hukum terbukti hanyalah mitos. Seolah-olah seluruh kewibawaan lembaga peradilan yang telah dibangun sirna seketika. Apalagi mengingat kekuasaan kehakiman yang seharusnya sangat identik dengan indepedensinya. Filosofi “adil” muncul justru karena sifat pengadilan yang netral dan tidak memihak. Lembaga inilah yang diamanahkan untuk menjadi penengah dalam setiap sengketa yang ada. Tetapi fakta justru berkata lain.

Salah satu kasus yang tidak kalah kontroversial, bahkan menjadi perbincangan hangat dimana-mana, adalah kasus Setya Novanto yang diduga melakukan kasus megakorupsi e-ktp. Setya Novanto didampingi pengacaranya yaitu Fredrich Yunadi, juga tanpa disadari telah melakukan tindakan Contempt of Court, khususnya menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice). Segala drama telah disetting sedemikian rupa, demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Nyatanya, tindakan ini telah menjadi contoh yang sangat tidak mengedukasi masyarakat. Ia rela menghalalkan segala cara untuk dapat melepaskan diri dari cengkraman badan peradilan. Namun keadilan harus ditegakkan! Segala tindakan harus mampu dipertanggungjawabkan beserta segala konsekuensi yang ada. Kebenaran hanya perlu waktu untuk menyingkapkannya.

Krisis moral dan etika yang semakin terasa melanda berbagai peradilan di Indonesia. Bukan hanya bicara soal suap-menyuap atau jual beli perkara. Tetapi juga dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan. Rentetan kasus yang sering terjadi, mulai dari keluarga korban yang mengamuk, terdakwa, saksi, dan sebagainya. Otoritas Majelis Hakim pun dipandang sebelah mata. Kericuhan di pengadilan juga menjadi salah satu tindakan Contempt of Court, khususnya berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court) dan tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders). Layaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tahun 2014 lalu, keluarga terdakwa mengamuk dan menuding bahwa oknum polisi, jaksa dan hakim tersebut telah disuap. Rasa kemarahan yang meluap dari keluarga terdakwa yang tidak terbendung lagi hingga lupa “sakral”nya badan peradilan. Kasus pelanggaran serupa juga kian meluap, mulai dari pengunjung sidang yang membawa senjata tajam, menghempaskan uang di meja Majelis, melakukan pengrusakan fisik benda-benda yang ada di pengadilan dan masih banyak lagi. Tatkala, tindakan tersebut tentu sangatlah kontradiktif dengan semangat yang telah dituangkan dalam pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, yang sangat pro akan adanya upaya perlindungan kewibawaan, kehormaatan serta martabat suatu badan peradilan.

BACA JUGA =  Siti 'Syantik' Badriah dan Cita Citata Akan Meriahkan Pembukaan KTNA di Muba 

Klasifikasi terakhir yang masih menjadi bagian dari Contempt of Court, yaitu perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (Sub-Judice Rule). Apabila disimplifikasikan kategori ini berupa sikap atau pernyataan baik lisan maupun tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Masih hangat ditelinga kita, kasus pembunuhan Mirna yang dilakukan oleh Jessica. Selama proses pembuktian, bahkan ada stasiun tv nasional menayangkan secara langsung runtutan proses persidangan yang ada. Publik kembali dibuat penasaran dengan berbagai teka-teki yang seakan-akan tidak terpecahkan. Hal ini menjadi peluang bagi rekan media, untuk mencari informasi yang publik inginkan, termasuk melakukan wawancara dengan keluarga Mirna atau bahkan dengan Jessica. Tindakan tersebut jelas telah menggiring opini publik dan berpotensi pula menggiring pertimbangan hakim. Bahkan, dengan adanya berita-berita yang terkadang justru menyudutkan Jessica yang saat itu adalah terdakwa, maka sangat menciderai ‘asas praduga tak bersalah’ yang seharusnya melekat dengan dirinya. Kasus ini yang menjadi bukti nyata, bahwa publikasi dari rekan media/ pers atau bahkan masyarakat pun dapat berujung pada tindakan Contempt of Court.

Tentu tindakan-tindakan yang terjadi di lingkup peradilan tersebut akan semakin berpotensi untuk menjadikan Contempt of Court sebagai budaya baru yang mengakar di pengadilan. Contempt of Court ini berkaitan dengan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang akan berimplikasi kepada degradasi kemandirian kekuasaan kehakiman. Jika budaya ini dibiarkan, akan berujung pada permasalahan yang sangat kompleks, yaitu menciderai rasa percaya (trust) dan hormat terhadap badan peradilan itu sendiri. Kepercayaan publik ibarat fondasi bagi tegaknya suatu lembaga peradilan. Ketika kepercayaan publik itu sendiri mulai goyah, maka semakin terpuruklah lembaga peradilan itu.

BACA JUGA =  Dalam Dua Pekan 5 Anak di OKI Tenggelam di Sungai. 3 Orang Ditemukan Tewas, 2 Orang Masih Dalam Pencarian

Banyaknya tragedi miris yang kian hari kian marak di tengah carut-marutnya dunia hukum Indonesia. Tragedi dan berbagai kasus ini tanpa disadari semakin mengaburkan arti penting lembaga peradilan sebagai upaya solutif bagi pencari keadilan. “Pengadilan Indonesia darurat etika”, ya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisinya sekarang.

Sekarang saatnya untuk menjadikan masa lalu sebagai pijakan bagi masa depan. Segala kontroversi yang melukiskan banyak goresan cerita pada badan peradilan, hendaklah kita jadikan motivasi untuk kembali merealisasikan visi-misi yang ada. Peradilan Indonesia masih memiliki segudang potensi untuk menjadi salah satu “pilar” kokoh pembangun negeri ini. Jadikan semuanya itu sebagai momentum baru dalam merubah sejarah sektor yudisial Indonesia. Hal yang perlu ditanamkan bahwa peradilan merupakan sebuah sistem. Ia membutuhkan “roda penggerak” untuk terus melangkah. “Roda Penggerak” bukan hanya bicara soal aparat penegak hukum tetapi KITA semua.

Namun dibalik hal besar yang terjadi pasti dimulai dengan langkah kecil. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari segenap jajaran penegak hukum, yaitu Majelis Hakim, panitera, pengacara, jaksa, polisi, hingga segenap pihak yang beracara di pengadilan untuk menanamkan spirit profesionalitas. Bukanlah hal yang mustahil untuk menghidupkan kembali esensi peradilan yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.

Menumbuhkan rasa hormat akan wibawa akan badan peradilan menjadi sebuah langkah awal yang sangat sederhana untuk melakukan transformasi budaya di pengadilan Indonesia. Setiap kita hanya perlu menerapkan prinsip akuntabilitas moral dimanapun kita berada, bahkan tidak hanya di pengadilan. Ini saatnya untuk melakukan sinkronisasi antara fakta dan cita hukum Indonesia. Tentunya, menumbuhkan rasa menghormati tidaklah berujung pada wajah eksesif suatu lembaga peradilan. Justru rasa menghormati tersebut akan berbanding linier dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Niscaya langkah tersebut akan semakin memperkokoh eksistensi badan peradilan.(*)

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan