Breaking News
Home / Hukum / Sidang Perdana Digelar, Lima Komisioner KPU Palembang Dinonaktifkan

Sidang Perdana Digelar, Lima Komisioner KPU Palembang Dinonaktifkan

Kelima terdakwa, komisioner KPU Palembang saat sidang perdana, Jumat (5/7/2019) di Pengadilan Negeri Klas 1-A Palembang. foto:net.

PALEMBANG (Kabar Rakyat) -Sidang perdana perkara yang menimpa lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang digelar Jumat (5/7/2019) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, Sumatera Selatan.

Kelima komisioner itu didakwa telah melakukan pelanggaran karena menghilangkan hak suara sebagian masyarakat dengan tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 70 tempat pemungutan suara (TPS) di Palembang.
Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang membacakan dakwaan kelima terdakwa dalam sidang yang diketuai Erma dan dua hakim anggota, Sobur Susatyo dan Mulyadi. Jaksa menilai perbuatan kelima komisioner telah melanggar ketentuan Pasal 554 dan 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

BACA JUGA =  Kapolresta-Dandim 0418 Palembang Beserta Jajaran Melakukan Giat Patroli Keamanan

Tampak lima terdakwa yang merupakan komisioner KPU Palembang, yakni Eftiyani (Ketua), Syafarudin Adam, Abdul Malik, Yetty Oktarina dan Alex Barzili, tertunduk sambil mendengarkan dengan seksama dakwaan yang dibacakan salah seorang Jaksa Penuntut Umum, Ursula Dewi.
Dalam dakwaan disebutkan kelima terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran dengan tidak memastikan kecukupan surat suara sehingga banyak TPS yang kekurangan surat suara. Hasil penghitungan, menurut dakwaan jaksa, setidaknya terdapat kekurangan 7.210 surat suara di 70 TPS. 70 TPS tersebut tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Kelima kelurahan yang kekurangan surat suara, antara lain Kelurahan Satu Ilir, Dua Ilir, Lima Ilir, Lawang Kidul, dan Kelurahan Sungai Buah.
JPU menilai, banyaknya kekurangan surat suara menunjukkan kelima terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan benar dengan memastikan surat suara sudah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dikirim ke TPS.

BACA JUGA =  Rahidin Mantan Staf Ahli Menko Maritim Ditahan

Terhadap temuan tersebut, kelima komisioner KPU melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan serta memanggil semua saksi dari Panitia Pemungatan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menghadiri rapat pleno guna menetapkan TPS mana saja yang perlu mengadakan PSL.

Dari hasil verifikasi di lapangan, sebanyak 70 TPS yang diusulkan untuk dilakukan PSL, hanya ada 13 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan memenuhi syarat dan menyatakan mampu untuk melakukan PSL. Penasihat hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari, mengatakan atas dakwaan JPU, pihaknya akan melakukan eksepsi atau keberatan kepada majelis hakim. Ada beberapa poin yang menjadi bahan keberatan, di antaranya gugatan yang kurang cermat, pelaporan yang sudah kedaluarsa, dan lain-lain. Akan ada lima saksi yang dihadirkan, tiga di antaranya merupakan saksi ahli.

BACA JUGA =  Advokat Titis dan Kapolsek Sako Saling Lapor. Salah Paham Saat Penyerahan Tersangka

Sejumlah barang bukti dokumen juga telah disiapkan untuk membantah dakwaan dari JPU. “Barang bukti itu berupa dokumen yang nantinya meringankan terdakwa,” katanya. Sidang akan dipercepat dan digelar secara maraton karena putusan hakim paling lambat harus disampaikan tujuh hari kerja atau Jumat pekan depan.

Sehari sebelumnya Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, menyatakan KPU Sumsel akan menonaktifkan KPU Palembang. KPU Sumsel juga akan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Palembang. Kelly juga akan mendatangkan saksi ahli dari KPU RI yang meringankan kelima terdakwa. Dengan digelarnya sidang perdana maka kelima komisioner KPU Palembang sudah nonaktif. (iwan sariyanto/krw)

Tentang sihaj

Baca Juga

Kembali Sopir Online Jadi Korban Perampokan Penumpangnya.Tewas Mengenaskan Dengan Tubuh Penuh Luka Tusukan

Kedua tersangka perampokan yang berhasil ditangkap massa dan barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza …

Tinggalkan Balasan