Breaking News
Home / Hukum / Ratusan Warga Desa Jungkal OKI Mendesak Jaksa dan Polisi Usut Kades Mereka. Diduga Mark Up Proyek dan Korupsi

Ratusan Warga Desa Jungkal OKI Mendesak Jaksa dan Polisi Usut Kades Mereka. Diduga Mark Up Proyek dan Korupsi

Warga Desa Jungkal Kecamatan Pampangan saat demo mendesak agar dugaan korupsi yang dilakukan kades mereka diusut, Senin (4/6). foto:nis/krw.

KAYUAGUNG (Kabar Rakyat)- Ratusan massa yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI, guna sampaikan tuntutan mereka, terkait kasus penyelewengan keuangan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan OKI, Senin (4/6).
Massa yang juga terdiri dari ibu-ibu pun ikut berorasi menyatakan sikap agar pihak yang berwenang yakni Polres OKI khususnya Tipikor dan Kejari OKI untuk segera memproses tuntas kasus penyelewengan keuangan Desa Jungkal yang dilakukan oleh  kepala desanya, Nasution.
Pendemo yang tiba di kantor Kejari OKI, Senin (4/6) sekira pukul 11.00 Wib langsung diterima oleh Kasi Intel M Indra Gunawan SH dan Kasi Pidsus Kejari OKI, Sutriyono SH termasuk para perwakilan anggota Polres OKI.
Dikatakan koordinator lapangan Evi Sanjaya, bahwa berdasarkan temuan di lapangan banyak terbukti bangunan yang tidak diselesaikan bahkan tidak dibangunkan sama sekali.

BACA JUGA =  Rizieq Shihab: Semangat 212 Jangan Selesai Di Pilkada Jakarta 2017

Bangunan dimaksud seperti dermaga, pos kamling, pembangunan los pasar yang baru diselesaikan tahun 2018.
” Padahal untuk anggaran los pasar itu merupakan anggaran 2016, juga adanya dana PAUD yang diselewengkan tidak diberikan kepada pengurus dan gurunya,” terang Evi di hadapan pejabat Kejari dan anggota Polres OKI.
Selain itu sambung Evi, untuk beras miskin atau raskin ditetapkan harga yang tinggi tidak sesuai ketentuan. Lalu untuk APBdes Desa Jungkal, Nasution selalu rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi bersama antek-anteknya. Kades juga tidak pernah mengumumkan jumlah bantuan desa, gaji perangkat desa tidak dibayarkan.       Padahal dana bantuan desa harus diumumkan melalui plakat agar bisa dibaca masyarakat. ” Untuk pembangunan poskesdes biayanya membengkak sehingga merugikan keuangan negara. Termasuk dalam mengangkat perangkat desa tanpa ada musyawarah terlebih dahulu,” ungkapnya.
Masih kata dia, banyaknya perangkat desa yang double jabatan. Sehingga hal inilah yang membuat curiga ada komplotan dalam penyelewengan dana desa. “Untuk membuktikan pernyataan kami dapat dilihat di SPJ keuangan desa dan banyak pemalsuannya. Adanya cap dan nota palsu,” beber Evi Sanjaya.
Evi berharap media mengekspos dan mendesak tipikor Polres OKI untuk menyelidiki secara tuntas penyelewengan dana desa oleh kades Nasution. ” Jika tipikor tidak dapat menyelesaikan dan menangkap Kades Jungkal Nasution, kami akan demo ke Polda mengadukan laporan ini,” jelasnya.
Sementara itu Kasi intel dan pidsus Kejari OKI mengatakan, pengaduan harus ada alat bukti. Jadi akan dilakukan klarifikasi pelapor atas pelapor yang diberikan. ” Kami klarifikasi pelapor atas laporan yang diberikan ini,” ucapnya. (nis/krw)

BACA JUGA =  FKUB-FSUB dan Pemerintah Harus Bersinergi Agar Tercipta Masyarakat Harmonis

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan