Breaking News
Home / Hukum / Plt Bupati Muaraenim, Juarsah DIFITNAH

Plt Bupati Muaraenim, Juarsah DIFITNAH

MUARAENIM  (Kabar Rakyat)- Ada upaya  pihak-pihak tertentu  untuk menyeret nama Wakil Bupati Muaraenim,  Juarsah SH, terkait  kasus operasi  tangkap  tangan  (OTT) Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terhadap  Robi  Okta Fahlevi . yang menjadi tersangka dalam kasus OTT Dana Aspirasi DPRD di Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim. Robi Okta Fahlevi (35)  yang  merupakan  pemilik sekaligus  Direktur PT Indo Paser Beton dan  CV Ayas & Co,  menjalani  sidang  perdana  di Pengadilan Negeri Tipikr Kls I Palembang, pada Rabu (20/11/2019).      Robi ditangkap KPK karena telah memberikan  uang  suap  kepada Bupati  Muara Enim  non  aktif, Ahmad Yani, demi memuluskan jalan   mendapatkan  16 paket  proyek  di Kabupaten Muara Enim.

Dalam  pengakuannya  kepada  jaksa KPK  , Robi  mengaku  uang suapnya telah mengalir  ke banyak pejabat  di Muara Enim  baik   eksekutif   maupun   legislatif.   Tentu saja  pengakuan itu membuat berang  bagi pejabat yang merasa  tidak menerima. Salah satunya  Wakil Bupati Muaraenim, H Juarsah SH, yang  tak nyaman   namanya disebut ikut menerima cipratan.

Wakil  Bupati,  H Juarsah SH, Kamis (21/11/2019) menjelaskan kepada awak media  di sela kegiatan  Peringatan  Hari Ultah Kabupaten Muaraenim.  Juarsah menegaskan  hingga kini dia tidak  kenal dengan sosok Robi. “Saya sama sekali tidak tahu menahu terkait hal itu (suap paket proyek , Red).  Saya tidak kenal Robi, jangankan kenal, bertemu dia (Robi. Red) saja saya belum pernah,” tegas Juarsah.

Juarsah  mengaku  kaget  membaca  di  media massa  namanya disebut  ikut menerima  uang dari Robi.  Itu berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dibacakan di persidangan . “Terus  terang  saya  kaget, saya  dapat  informasi  itu  baru semalam, saat   saya   sedang  menghadiri malam   puncak   HUT   Kabupaten Muaraenim,” ujar Juarsah.

Dengan  menuding dirinya ikut menikmati uang sogokan  Robi, membuat  Juarsah  jengkel. Dia mengatakan kemungkinan pihaknya   kedepan  akan  mengambil  langkah hukum. ” Bisa jadi, kalau nama kita difitnah, kemungkinan  kita  akan mengambil langkah hukum, yang pastinya saya  tidak  kenal  Robi, jadi  semua  kita  serahkan  saja  kepada proses  hukum  yang  sedang  berjalan,” pungkasnya.

BACA JUGA =  Setelah Deklarasi Aqor Siap Bersaing di Pilkada OKI

Di persidangan  perdana  setelah  surat dakwaan  setebal 30 halaman itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha, ada  komitmen pemberian fee 15% untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 juga ada indikasi beberapa pejabat legislatif DPRD Muaraenim   mendapat  cipratan   fee   proyek   tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, proyek tersebut terkait dengan Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim pada proyek APBD Murni TA 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 16 paket pekerjaan dengan nilai kurang lebih Rp130 miliar.

Sebagai komitmen, terdakwa  Robi memberikan fee sebesar 15% dengan rincian peruntukannya yaitu Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim sebesar 10%. Sedangkan sisa 5% akan  diberikan   kepada A Elfin MZ selaku PPK, Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR Muara Enim, Ilham Sudiono  selaku Ketua Pokja IV dan Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim.

Terdakwa juga dalam dakwaan telah merealisasikan pemberian komitmen fee sebesar 10 persen untuk Ahmad Yani melalui Elfin Muchtar dengan total pemberian uang sebesar Rp12.500.000.000. Terdakwa juga, masih dari dakwaan jaksa, telah memberikan 2 dua unit kendaraan bermotor. Yaitu 1 unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS. “Fee tersebut diberikan terdakwa kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani beserta pegawai negeri atau penyelenggara negara di kabupaten Muara Enim,” kata jaksa di persidangan.“ Kami tim JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 5 dan pasal 13 Undang –Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pasal 13 yang juga ancaman maksimalnya 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah”. Ujar salah satu JPU di persidangan.

BACA JUGA =  Mencuri Kabel Tembaga Milik PT OKI Pulp Dituntut 3 Tahun Penjara

Sidang lanjutan  kasus dugaan  pemberian suap   proyek   dengan   terdakwa  Robi Okta Fahlevi   yang   menyeret Bupati Muara Enim  non  aktif Ahmad  Yani  yang kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (26/11/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi a charge (memberatkan, Red). Dalam persidangan kedua ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghadirkan sembilan saksi untuk dimintai keterangan.

Kesembilan saksi tersebut yakni Edi Harmadi, Jenever Sapriati, Santi Inarma, Uda Supriadi, Ahmad Dani   yang   merupakan pegawai di perusahaan terdakwa Robi. Kemudian Edi Yansah selaku PNS di Dinas PUPR Muara Enim, Budiman Hambali sebagai wiraswasta, Budi Wahyudi selaku karyawan BUMN dan Devi Kristia.  Majelis hakim yang diketuai Bongbongan   Silaban   langsung  melakukan  pemeriksaan para  saksi  secara bersamaan.

Sekedar mengingatkan, bahwa tertangkapnya Terdakwa Robi oleh KPK tersebut diduga melakukan suap untuk mendapatkan beberapa paket proyek stategis di Kabupaten Muara Enim. Penyuapan terjadi sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloi Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang .

BACA JUGA =  Pembegal Meresahkan Ditangkap Buser Polsek Petir

Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000  dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor yakni : 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata XenonHD single cabin warna putih, 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B2662 KS sebagai bagian dari realisasi pemberian komitmen fee proyek 15% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 kepada  pihak  Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim serta pihak-pihak terkait lainnya. (sj/krw/berbagai sumber)

 

 

Tentang sihaj

Baca Juga

Kembali Sopir Online Jadi Korban Perampokan Penumpangnya.Tewas Mengenaskan Dengan Tubuh Penuh Luka Tusukan

Kedua tersangka perampokan yang berhasil ditangkap massa dan barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza …

Tinggalkan Balasan