Breaking News
Home / Sumsel / Palembang / Penunjukan Harobin Sebagai Plh Wako Palembang Menuai Kritikan Anggota Dewan Karena Dianggap Menyalahi Aturan

Penunjukan Harobin Sebagai Plh Wako Palembang Menuai Kritikan Anggota Dewan Karena Dianggap Menyalahi Aturan

 

H Hidayat Chomsu ,anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Hanura.foto:ist.

PALEMBANG (Kabar Rakyat) – Penunjukkan H Harobin Mustofa sebagai pelaksana harian (plh) Walikota Palembang menuai polemik. Salah satunya di kalangan lembaga legislatif DPRD Kota Palembang, setidaknya dua fraksi yang menyoal hal tersebut pada rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kota Palembang, Senin (30/7).

Melalui juru bicaranya masing-masing yakni dari Fraksi HABB, H Hidayat Chomsu SE dan juru bicara Fraksi Keadilan Persatuan, Adi Apriliansyah,SE. Hidayat menyampaikan pengangkatan Plh Walikota Palembang cacat hukum karena kekosongan jabatan Walikota Palembang tidak masuk kriteria pengangkatan Pelaksana Harian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Nomor 23 Tahun 2014,Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.” Kondisi ini berpotensi dan menyebab masalah hukum apabila terus dilaksanakan karena setiap kebijakan yang diambil tidak sah dan dapat dianulir,”kata Hidayat.

BACA JUGA =  Difitnah Melakukan Korupsi, Tim Kuasa Hukum Sarimuda Lapor ke Polresta

Sekretaris Fraksi HABB, Ade Victoria S.kom mengatakan pihaknya mulai besok tidak akan mengikuti paripurna, karena penunjukan Plh menyalahi aturan dikhawatirkan masyarakat berpandangan Eksekutif- Legislatif akan melakukan korupsi berjamah secara sistematis, masip, dan terkondisi.” Kita tidak ingin terseret lebih jauh dalam persoalan ini,”Kata Ade.

Juru Bicara Fraksi PKP, Adi Apriliansyah menghimbau dan mengingatkan agar Pemerintah Kota Palembang melakukan konsultasi Kemendagri perihal wewenang Plh Walikota Palembang. Karena Plh tidak boleh membahas anggaran dan menandatangani Peraturan daerah(Perda) berdasarkan Permendagri no 7 tahun 2016 pasal 9 ayat 1 (d). Terpisah, Plh Walikota Palembang, H Harobin  Mustafa  mengatakan semestinya pertanyaan itu dijawab oleh Gubernur Sumsel karena beliau yang melakukan penunjukan. Karena Surat Keputusan (SK)nya tidak ada batas waktu atau masa berakhir, bisa dua hari, bisa tiga hari, bisa seminggu.” Tapi bagus itu masukan buat kami yang pasti pak Gubernur sudah pasti memiliki pakar hukum nya sendiri”, ujar pria yang kini merangkap sebagai Sekda Kota Palembang ini.(Fdl/krw)

BACA JUGA =  Ucok Mengaku Tidak Bersalah Tapi Dipenjara Viral di Medsos. Kapolresta Nyatakan Kasus itu Sudah Final, Pengacara Ucok Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

Tentang sihaj

Baca Juga

Kembali Sopir Online Jadi Korban Perampokan Penumpangnya.Tewas Mengenaskan Dengan Tubuh Penuh Luka Tusukan

Kedua tersangka perampokan yang berhasil ditangkap massa dan barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza …

Tinggalkan Balasan