Pemberlakuan Pungutan Pajak PPN Sembako dan Pendidikan, Jelas Penjajahan Model Baru. Menolak Keras

oleh -348 views

Anggota DPRD Kabupaten OKI, Budiman.

KAYUAGUNG (Kabar Rakyat) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Terkait hal itu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Budiman, sangat menolak keras adanya rencana itu oleh pemerintah.

” Jelas tentunya menolak keras, karena itu jelas-jelas penjajahan model baru di zaman sekarang ini, ” kata Budiman dari partai PAN, saat dikonfirmasi, Rabu (16/6/2021).

Dia mengungkapkan, partai PAN OKI sangat menolak keras, apalagi sekarang ini lagi pandemi Covid-19 yakni banyak masyarakat susah, apalagi bakal diberlakukan PPN sembako dan pendidikan maka jelas memberatkan masyarakat.

Budiman menegaskan, PPN sembako dan pendidikan bila diberlakukan pemerintah, apalagi yang menjadi cita-cita negara ini untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Sangat jelas akan membuat masyarakat menjadi terpuruk dan miskin.

BACA JUGA =  Saat Nongkrong Di Atas Jembatan Pulau Gemantung, Hp Pelajar Dirampas 2 Begundal. Diduga Melawan Korban Tewas Ditikam

” Akan menolak kebijakan itu, siap bersama-sama dengan masyarakat maju menolak dibalik semua kebijakan. Tetapi sangat berharap jangan sampai pemerintah memberlakukan PPN tersebut. Apalagi sudah banyak yang menolak, ” imbuhnya.

Sementara itu pengamat ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) Yan Sulistyo, menyampaikan, terkait bakal diberlakukannya pungutan pajak PPN sembako dan pendidikan jelas akan berdampak kepada masyarakat miskin, sehingga membuat kesulitan mendapatkan sembako.

” PPN itu mudah-mudahan tidak terjadi, dengan alasan masih belum final. Karena adanya penolakan dari DPR, partai politik, kepala daerah dan masyarakat banyak. Bila pungutan PPN dikenakan pada bahan pokok atau sembako, jelas sekali dampaknya bukan pada ekonomi saja tetapi dampak psikologi juga. Masyarakat miskin kesulitan mendapatkan sembako, ” terang Yan, saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Rabu (16/6/2021).

BACA JUGA =  Kebutuhan Gas 3 Kg Diprediksi Meningkat 10 Persen Selama Puasa, Stok Aman

Dia menjelaskan, bila diberlakukannya PPN sembako tersebut, dampaknya harga sembako akan mengalami kenaikan harga tentunya, khususnya bahan pokok seperti beras, susu, kedelai dan lainnya. Sehingga jelas berimbas juga kepada anak-anak akan gizinya dan tumbuh kembang. Jelas akan menambah angka stunting menjadi tinggi.

Lanjut Yan, jadi pemerintah perlu mempertimbangkan dari segala aspek, apabila akan memberlakukan PPN sembako. Dirinya sangat tidak setuju dengan akan diberlakukannya pungutan PPN itu.

” Pemerintah sebaiknya meniadakan sama sekali pungutan PPN sembako dan PPN lainnya, yakni pendidikan dan termasuk kesehatan. Kasihan dengan masyarakat banyak, ” terang dia.

BACA JUGA =  BD dan Kurir Sabu 15 Kg Cuma Divonis 13 Tahun

Sambung dia, pemerintah untuk memberlakukan pungutan PPN itu harus dipilah-pilah, sehingga masyarakat miskin tidak kesulitan mendapatkannya. Baik itu sembako, pendidikan dan kesehatan. Jadi tidak disama ratakan.

Misalnya seperti daging yang disediakan di hotel berbintang dikenakan PPN, tetapi untuk harga daging di pasaran yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat tidak dikenakan PPN. ” Jadi jangan masyarakat yang beli daging di pasar dikenakan pajak juga seperti di hotel. Jadi harus dipilah. Begitu juga dengan pendidikan. Yakni untuk sekolah umum jangan dikenakan pajak. Tapi sekolah swasta yang mahal silakan dikenakan pajak. Begitu juga dengan kesehatan, ” jelasnya. (nis/krw)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.