Febuar Desak Pemkot Bertindak Tegas Terkait Polemik Pembangunan Hotel Ibis Palembang

oleh -417 views

Pembangunan Hotel Ibis Palembang yang terkendala karena ada laporan di Polresta Palembang. foto: net.

PALEMBANG (Kabar Rakyat) – Berlarut-larutnya polemik terkait pembangunan Hotel Ibis yang dibangun PT Indo Citra Mulia (ICM) anak perusahaan Thamrin Group  yang hingga kini terhenti pengerjaannya bahkan hingga masuk ke ranah hukum mendapatkan perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, dari salah seorang advokat senior di Sumsel, H Febuar Rahman, SH yang angkat bicara terkait persoalan pembangunan hotel yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkot Palembang melalui instansi teknisnya ini.

Menurut Febuar, semestinya menyikapi permasalahan ini Pemkot Palembang harus proaktif termasuk mendengarkan keluhan dari sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran demi pelanggaran hukum yang mengiringi proses pembangunan Hotel Ibis. “ Pemkot harus lebih proaktif di satu sisi memang pembangunan hotel ini baik utamanya bagi sumber pendapatan daerah karena investor yang masuk, di sisi lain ada pelanggaran hukum yang kini perkaranya tengah di proses di kepolisian,” imbuh Febuar.

BACA JUGA =  Mahasiswi Akbid Ponpes Assanadiyah Ditemukan Tewas Tergantung. Polisi Masih Menyelidiki, Apakah Bunuh Diri Atau Dibunuh

Di kesempatan itu, Febuar melihat sikap Pemkot melalui instansi teknisnya bak pisau bermata dua, di satu sisi jika itu menyangkut kepentingan masyarakat dan sudah jelas memang ada pelanggaran responnya sangat lambat.

Sedangkan, apabila pelanggaran itu dilakukan masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima dan lainnya dengan sigap Pemkot bertindak,” ucap advokat yang kini juga sudah merambah ke kancah politik ini.

Febuar juga menyayangkan peran Pemkot yang memiliki Perda yang tegas sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang sayangnya tidak berjalan secara optimal.

Padahal Perda itu wajib diterapkan. Jangan sampai, ketidaktegasan Pemkot Palembang ini, menjadikan rakyat tidak percaya dengan Pemerintah. “Ini sudah menjadi lingkaran setan,”keluh pria berkaca mata ini.      Tentu ini tidak bisa kita salahkan Pemkot Palembang semata, DPRD Palembang juga harus bertanggungjawab, dimana pengawasannya selama ini. Kok bisa dibiarkan pelanggaran didiamkan saja, tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa bisa terjadi,” ujarnya.

BACA JUGA =  Truk Batubara Hantam Sepeda Motor, 1 Tewas Di Lokasi Kejadian

Sejatinya, tidak terlampau sulit Pemkot Palembang menindak pelanggaran yang dilakukan PT ICM alias Thamrin Group, apalagi, bukti kesalahan sudah jelas. Misalnya, Advice Planning tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan dinas PU PR, Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang seharusnya berjarak 8 meter.

Fakta di lapangan galian basement hanya berjarak 1,5 meter, didalam site plan gambar tidak ada penggunaan ground anchor tapi praktek di lapangan justru digunakan. ” Sekda pernah turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung. Harusnya, ada dong tindakan tegasnya dengan memerintahkan Satpol PP untuk menghentikan atau mencabut IMB nya dan lain sebagainya. Saya menilai mengapa Pemkot Palembang dan DPRD Palembang tidak berani menindak karena ada beban psikologis, kalau tidak ada beban kenapa aturan tidak dijalankan, mungkin ada tanam jasa, hukum itu objektif, harusnya bisa dibedakan tugas negara artinya harus profesional,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ir Ahmad Bastari Yuzak,MT mengatakan terkait persoalan perizinan Hotel Ibis ini, pihaknya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kegiatan investor untuk berinvestasi di Palembang. ” Kalau menurut aturannya harus mengikuti rencana kota atau perizinan yang diberikan karena kalau tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan akan berdampak pada lingkungan,” katanya tanpa memastikan akan menindak pelanggaran Hotel Ibis.

BACA JUGA =  Terkait Pembangunan Hotel Ibis, Dirut PT ICM Diperiksa 7 Jam

Kedepan, dia mengimbau agar semua pengembang agar mentaati aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Palembang yang pada akhirnya tidak merugikan masyarakat banyak. “Jika masyarakat sekitar mengizinkan penggunaan alat berat. Tidak masalah tapi jika berdampak pada lingkungan, tidak boleh,” pungkasnya.

Pjs Walikota Palembang, Dr Akhmad Najib mengatakan, pembangunan Hotel Ibis tidak bisa dilanjutkan sebelum, persoalan hukumnya dengan PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA) selesai di kepolisian. “Tidak bisa lanjut. Selesaikan dulu urusan hukumnya. Kan logikanya begitu,” ucap Najid ditemui usai rapat paripurna di DPRD Kota Palembang, Senin (21/5) lalu.(fadil/krw)