Media Tidak Mau Menanggapi Hak Jawab Bisa Kena Pidana Denda Rp500 Juta. Ketua PWI Sumsel Sesalkan Pemberitaan Tak Berimbang

oleh -240 views

Oktaf Riady, M Furkon, Hendry CH Bangun (dari kiri ke kanan). foto:sihat/krw.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)- Banyaknya pemberitaan di media baik cetak,  elektronik maupun online yang menabrak  Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) di Sumatera Selatan (Sumsel) akhir-akhir ini, disesalkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, H Oktaf Riyadi, SH. Menurut Oktaf , berita itu harus cover both side (berimbang) tidak boleh sepihak walaupun dengan alasan mengejar deadline. “Wartawan harus profesional dalam memberitakan sesuatu dan berpedoman pada Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata pria yang juga Pempred Palembang Today kepada kabarrakyat.website.

Oktaf lalu menunjukan beberapa pemberitaan dari beberapa media cetak dan online yang telah melanggar UU Pers dan KEWI. Pengamatan kabarrakyat.website memang akhir-akhir ini di Sumsel banyak muncul pemberitaan tendensius tanpa konfirmasi. Hal ini bisa juga karena eskalasi politik yang memanas karena adanya pilkada serentak di Sumsel khususnya adanya Pemilihan Gubernur Sumsel periode 2018-2023. Menyikapi fenomena ini Oktaf mengimbau agar wartawan jangan sampai  membuat berita fitnah atau hoax demi kepentingan salah satu  calon karena itu bisa berdampak berita yang tidak ada kebenarannya masuk delik pidana pers. “ Wartawan dituntut untuk lebih profesional dalam hal pemberitaan agar tidak di manfaatkan oleh pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari beberapa kejadian yang belum tentu kebenarannya,”imbau mantan Pempred Palembang Pos ini.

BACA JUGA =  Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Sedangkan dari Dewan Pers, Drs Muhammad Furkon MM yang menjabat Kabag Administrasi Etika, Pengaduan dan Hukum, mengatakan dalam suatu pemberitaan apabila ada kekeliruan maka pihak yang dirugikan bisa melakukan hak jawab. Hak jawab itu harus diprioritas untuk diterbitkan (ditayangkan) oleh media tersebut secara utuh dan ditempat atau jam tayang yang sama. “Apabila hak jawab tadi tidak ditanggapi kirim lagi surat hak jawab kedua.masih tidak juga ditanggapi maka kami (dewan pers) akan mengeluarkan rekomendasi untuk didenda maksimal Rp500 juta dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian,”jelas Furkon yang dihubungi kabarrakyat.website. Dia (Furkon) juga menegaskan  wartawan harus propesional dan berimbang dalam menulis berita.

BACA JUGA =  Kapolda Silaturahmi ke PWI Sumsel, Minta Sinergi Sukseskan Program PDK

Senada dengan itu, Sekretaris PWI Pusat, Hendry CH Bangun, menegaskan jika ada media membuat suatu pemberitaan tentang seseorang berturut-turut (berhari-hari) yang bercampur opini tanpa ada konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan maka dapat diduga wartawan tersebut ada itikad tidak baik. Wartawan maupun media seperti  ini bisa dilaporkan ke Dewan Pers bahkan langsung ke pihak kepolisian. Jadi walaupun UU Pers itu merupakan undang-undang khusus namun azaz lex specialis derogat lex generalis bisa disampingkan jika isi pemberitaannya fitnah serta tidak ada satupun misi yang diamanatkan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers ada  dalam pemberitaan tersebut. Apalagi media itu belum berbadan hukum maka terhadap wartawan dapat dijerat dengan ketentuan UU ITE. Orang yang ikut menyebarkan berita fitnah dalam media sosial juga dapat dijerat dalam UU ITE. “Dalam setahun ada sekitar 500 sampai 700 laporan yang masuk ke Dewan Pers. Kasusnya mirip-mirip..membuat berita menyerang pribadi tanpa ada konfirmasi,”tegas Hendry yang juga anggota Dewan Pers bagian Pengaduan kepada kabarrakyat.website.(sihatjudin/krw).

BACA JUGA =  Ketua Dewan Pers ‘Turun Gunung’ Verifikasi SMSI Banten