Massa KKP PBM Demo Panwaslu Prabumulih Tuntut Netralitas dan Usut Indikasi Pelanggaran Pilkada

oleh -299 views

Suasana demo di Kantor Panwaslu Kota Prabumulih, Rabu (9/5). foto:simburnews/net.

PRABUMULIH (Kabar Rakyat)– Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Prabumulih yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, didemo puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Kawal Pilkada Prabumulih (KKP PBM), Rabu (9/5). Walaupun ada aparat keamanan yang berjaga mengamankan kantor Panwaslu  tersebut namun massa berhasil mendudukinya.

Massa KKP-PBM meminta Panwaslu Kota Prabumulih menjaga independensi dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Peserta aksi unjuk rasa juga mendesak Panwaslu segera mengusut indikasi pelanggaran Pilkada, baik yang dilakukan perangkat penyelenggara pelaksana Pilkada yakni, KPU Prabumulih dan lainnya. “Kami minta penyelenggara pilkada yakni KPUD dan Panwaslu agar netral dan tidak memihak. Tidak terkesan setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya, serta mengedepankan independensi sebagai penyelenggara Pilkada,” ucap Doni Andreas, korlap aksi dalam orasinya (9/5).

BACA JUGA =  Jelang Natal, BNNK, Dishub dan Polres Prabumulih Razia Kendaraan dan Pengendara

Dia juga mendesak Panwaslu agar bergerak cepat, sigap dan terukur untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pilkada terutama dugaan money politic dan penggelembungan suara dalam pilkada. “Begitu juga KPU, harus memegang prinsip kejujuran, mandiri, independensi dan akuntabel serta dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih transparan dan terbuka terutama dalam penggunaan anggaran pelaksanaan pilkada kepada masyarakat Prabumulih melalui media massa,” tambah Doni.

BACA JUGA =  Ancam Warga, Polisi Amankan 2 Warga Bawa Senpira dan Sajam

Doni menegaskan apabila ada temuan terjadinya kecurangan pilkada nanti, pihaknya siap membantu Panwaslu. “Kami siap terus berpartisipasi mengawasi dan memantau penyelenggaraan pemilu agar tetap pada koridor yang sebenarnya, serta tercipta pilkada yang aman dan jujur,” tandasnya.  Jika masih terjadi ketidaknetralan Panwaslu pada pilkada nanti , Doni mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar.

Sementara dari pihak Panwaslu Kota Prabumulih, Herman Julaili SH,  menyampaikan aksi yang dilakukan KKP PBM ini adalah bagian dari demokrasi. Terkait masalah yang disampaikan mengenai ‘panwas tidur”, dia mengatakan itu tidaklah benar. Pihaknya sudah berupaya menjaga netralitas dan sudah melakukan sesuai undang-undang. “Sejak September 2017, kami dilantik, kami sudah bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita sampaikan juga tadi, jangan melihat dari satu sisi, tapi lihatlah secara keseluruhan. Terkait panwas tidak netral, silakan saja laporkan ke DKPP tapi harus disertai dengan bukti-bukti dan petunjuk. Seandainya tidak terbukti, kami bisa tuntut balik pelapor,” kata Herman balik mengancam.(sn/krw)

BACA JUGA =  Prada Deri yang Mutilasi Pacarnya Menangis Saat Sidang Perdana Digelar di Pengadilan Militer. Oknum TNI itu Akan Disidang di Dua Kasus