Breaking News
Home / Hukum / Massa 4 Desa Tolak PT BHP Kelola Lahan Gambut

Massa 4 Desa Tolak PT BHP Kelola Lahan Gambut


KAYUAGUNG (Kabar Rakyat)- Puluhan massa yang berasal dari 4 Desa 2 Kecamatan yakni Tulung Selapan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, Senin (14/5) siang. Massa yang hampir 100 orang tersebut bersama dengan Sumber Daya Alam Watch dan juga didukung oleh mahasiswa Unsri. Adapun tuntutan para pendemo di halaman Pemda tersebut yakni menolak kehadiran PT Bintang Harapan Palma (BHP) untuk mengelola lahan gambut.

Pendemo atas nama 4 desa, yaitu Tulung Selapan dan Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan lalu Desa Jerambah Rengas dan Riding Kecamatan Pangkalan Lampam dihadapan aparat kepolisian, TNI dan Sat Pol PP orasinya, bahwasannya sesuai mandat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : bumi, air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu dalam Tap MPR no IX/MPR/2001 pasal 3 yang berbunyi pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. ” Jadi harus gerak cepat dan tanggap dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengawasan pengelolaan SDA dan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan Agraria untuk kesejahteraan rakyat terutama PT BHP,” ujar koordinator aksi, Dedek Chaniago.
Dijelaskannya, keberadaan perusahaan yang ada itu sebagai mitra pemerintah juga harus mampu menjadi mitra yang baik bagi rakyat sang pemilik kekayaan alam di sekitarnya untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan. Namun tentu memperhatikan keseimbangan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan pengelolaan SDA serta Agraria sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
” 4 desa ini memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut, yang dikelola secara turun menurun yaitu seperti mencari ikan, mengambil kayu gelam dan sonor. Semua itu menghasilkan pendapatan untuk bertahan hidup,” terangnya sambil didukung pendemo dengan ikut berorasi sambil membawa karton berisi tulisan tolak perusahaan.
Sayangnya, lanjut Dedek, PT BHP dengan komoditi kelapa sawit membuat usahanya di 4 desa milik warga 2 kecamatan. Itu merupakan lahan gambut masyarakat yang kedalamannya lebih dari 2 meter. “Jadi kami menolak perusahaan itu, padahal pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut dan peraturan yang menunjang untuk menyelamatkan, memulihkan dan menjaga gambut,” terangnya.
Diungkapkan, alasan menolak PT itu karena akan hilang keragaman hayati di lahan gambut, akan hilang mata pencarian masyarakat. Lalu gambut akan rusak dan kering sehingga berdampak kesulitan air serta kebakaran hutan dan lahan. Juga tidak transparannya kehadiran PT BHP di 4 desa termasuk keberadaan, izin dan surat surat PT itu tidak jelas. ” Pemda harus cabut izin prinsip/lokasi PT BHP, jangan ada aktifitas perusahaan di wilayah masyarakat dan stop merusak lahan gambut,” bebernya.
Usai melakukan orasinya, perwakilan pemdemo, perwakilan Polres OKI, TNI Kodim 0402/OKI, perwakilan instansi Pemda OKI duduk satu meja diterima oleh Asisten I Pemda OKI, Antonius Leonardo.
Sukri warga Desa Jerambah Rengas mengatakan, PT BHP hanya 1 kali saja sosialisasi di desanya dan itupun hanya perangkat desa yang diundang. Sedangkan masyarakat banyak tidak ikut.
Sementara itu, Asisten 1, Antonius Leonardo mengatakan, aspirasi masyarakat hari ini (Senin, red) diterima dan akan dipelajari. Nah, terkait izin perusahaan PT BHP semuanya itu ada proses. “Nantinya apabila masyarakat benar maka dikatakan benar. Lalu apabila perusahaan salah maka akan dikatakan salah,” pungkasnya. (nis/krw)

BACA JUGA =  Lestarikan Adat Perkawinan Morgesiwe Dilakukan Pelatihan Becawe

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan