Breaking News
Home / Hukum / Kasus Sengketa Tanah , Wartawan dan Tuan Tanah Saling Lapor di Polda Sumsel. Tim Mabes Polri Datang Gelar Perkara Ditunda

Kasus Sengketa Tanah , Wartawan dan Tuan Tanah Saling Lapor di Polda Sumsel. Tim Mabes Polri Datang Gelar Perkara Ditunda

 

Beberapa saksi dari pihak Muhasim (pihak yang dilaporkan Azhari) saat olah TKP beberapa waktu yang lalu. foto:simburnews.com

PALEMBANG (Kabar Rakyat)– Rencananya sesuai jadwal surat pemanggilan yang diterima Azhari, Selasa (13/2) akan dilakukan gelar perkara saling lapor kasus penyerobotan tanah yang rencananya dilakukan Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel. Namun gelar perkara itu tidak jadi karena ada tim dari Mabes Polri. “Hari ini ada pemeriksaan dari Mabes Polri jadi akan kami jadwalkan ulang lagi. Jadwal (Mabes Polri) siang tapi mendadak berubah pagi,” kata AKBP Faizal, Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik) Ditreskrimum Polda Sumsel, kepada Azhari, salah satu pelapor juga terlapor dalam kasus sengketa tanah tersebut.

Di sela penyampaian alasan penundaan gelar perkara itu, Azhari merasa tim wasidik seakan condong ke pihak lawan. Hal itu dirasakan  Azhari karena Tim Wasidik tidak mengimbangi pertanyaan kepada korban Azhari sebagai pelapor awal berdasarkan nomor LPB/137/II/2017/SPKT tanggal 22 Februari 2017 dengan terlapor Muhasim dan H Iran Suhadi ST MM. “Apa alasan mengembalikan posisi tanah setelah orang tua (Suprayitno alm) tidak ada (wafat) padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan hibah dan tukar guling,” tanya AKBP Faizal kepada Azhari , Selasa (13/2).

Azhari yang sehari-hari adalah  wartawan dan juga pemimpin redaksi SimburNews.com itu, menjawab bahwa awalnya orang tuanya tidak menghendaki hibah dan tukar guling tanah yang menjadi dasar laporan balik Muhasim. Mereka (pihak Muhasim) sendiri yang menghendaki adanya hibah dan melakukan tukar guling tanah. ” Namun anehnya tukar posisi tanah (tukar guling,red) itu tanpa disertai pemecahan surat. Dari data terbaru yang saya dapatkan, tanah hibah itu masih atas nama Muhasim. Artinya, saya justru ingin bertanya, mana tanah yang dihibahkan dan ditukarkan itu, kami minta mereka menunjukkan secara fisik di lapangan,” tegas Azhari.

BACA JUGA =  KPU Prabumulih Tetapkan Paslon Wako dan Wawako Prabumulih Terpilih. Ridho Yahya Kembali Pimpin Kota Prabumulih Periode 2018-2023

Setelah jelas letak fisik tanah itu , masih menurut Azhari, dari situ baru bisa mengeluarkan surat-surat dan sebagainya. “Kami tidak bisa menganggap surat hibah itu ada. Kalaupun ada bisa dibatalkan demi hukum,” sergah pria yang sebelumnya merupakan karyawan  di SKH Sumatera Ekspres ini tenang.

Seorang anggota penyidik yang ada disana menimpali. Dia bertanya, apakah ada peluang damai jika pihak Muhasim memenuhi keinginan korban (Azhari)? Misalnya dengan melakukan pemecahan surat. “Inti masalahnya kan itu. Sebenarnya ini di luar konteks penanganan penyidikan. Kalau masih ada peluang (damai) apa salahnya karena kita mencari problem solving. Kalau itu bisa ditempuh kenapa tidak. Kalau tidak bisa, ya sudah kita pilih jalan masing-masing saja,” ungkap seorang oknum wasidik yang tidak menyebutkan namanya.

Menyikapi pernyataan bernada pressure yang dilontarkan salah satu oknum wasidik paruh baya yang berkemeja merah muda itu ditanggapi tenang oleh Azhari tanpa emosi.  “Kecil kemungkinan (damai) dari saya. Kalau ditanyakan apa kehendak kami, itu bukan tujuan. Seharusnya kami yang bertanya apa kehendak mereka,” tegasnya.

Dijelaskan Azhari, pihaknya sudah lama dan berapa kali membuka peluang renegosiasi “Kami anggap (mereka) tidak ada itikad baik karena telah melapor balik. Kedua, ada sesuatu secara administrasi yang sedang saya pastikan datanya, mudah-mudahan valid. Kami merasa sudah dizalimi,” katanya.

BACA JUGA =  Sarimuda-Rozak Didukung 3 Partai Besar. Tepis Isu Tidak Akan Lolos Karena Kurang Partai

Ditanya apakah tanahnya diminta untuk jalan perumahan, Azhari menepis kepentingan developer tersebut. “Kalaupun ada perumahan dan ada jalan, mereka yang menyerobot tanah kami. Karena dari alas hak dan sesuai peta bidang itu masih posisinya utuh, lurus seperti semula,” imbuhnya.

Dilanjutkan Azhari, pada 2015 tanahnya sudah sempat keluar peta bidang, tetapi tidak pernah sampai kepadanya. “Ada novum yang mungkin kami anggap sebagai alat bukti baru. Ternyata yang kami proses tersebut sudah muncul peta bidang. Aslinya tidak di tangan kami. Ternyata sudah diambil oleh pihak lain yang tidak kami ketahui. Kami tanya siapa yang mengambilnya, tetapi pihak BPN tidak memberikan keterangan,” bebernya.

Peta Bidang Raib

Dikatakan Azhari, peta bidang tanah yang asli miliknya diduga hilang. Saat mengurus SHM, seharusnya peta bidang asli itu menjadi haknya. Akan tetapi, keberadaannya tidak ada yang tahu dan pihak BPN Kota Palembang juga tidak mau memberi tahu. “Kalau saya mengambil, alas hak yang kami pegang akan dikembalikan ke negara. Paling tidak, di kantor tanah itu ada catatan siapa yang mengambilnya,” ungkapnya.

Ketika dua pihak tengah berperkara, Kantor ATR/BPN Kota Palembang diduga mengeluarkan sertifikat siluman yang ditandai tumpang tindih peta bidang di atas tanah berukuran 200 meter persegi. Mirisnya, peta bidang asli pemilik tanah yang sah atas nama Suprayitno (alm) dengan nomor 04039 tahun 2015 dinyatakan hilang. BPN Kota Palembang justru membantah adanya sertifikat baru dengan peta bidang nomor 0234 tahun 2017 milik orang lain.

BACA JUGA =  Generasi Milenial Harus Tolak Penyalahgunaan Narkoba.Peringatan HANI 2019

Azhari berharap terkait temuan itu, polisi seharusnya profesional, modern, dan terpercaya dalam menangani kasus ini. Ketika ada dua pihak bersengketa, objek yang disengketakan ternyata sudah dicuri orang. “Tangkap dulu pencuri peta bidang dan periksa oknum (BPN) yang diduga mengeluarkan sertifikat di atas tanah kami. Nanti ketahuan siapa yang bermain dalam kasus ini,” harapnya.

Perbincangan tim wasidik dengan korban selesai setelah staf menyebut nama Kompol Samrudi (Kanit 5 Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel) yang dikabarkan berhalangan saat gelar perkara itu karena sedang mengikuti pemeriksaan tim Mabes Polri di gedung Atmani Wedhana Ditreskrimum Polda Sumsel. Diketahui, nama Kompol Samrudi sering diungkapkan H Iran Suhadi ST dan gerombolannya serta diduga kuat sebagai beking mereka
dalam satu majelis. “(Kiyai) Samrudi inilah yang ingin gelar perkara tapi berhalangan karena kebetulan sedang menyambut tim Mabes Polri,” ungkap sumber yang tak perlu disebutkan namanya seperti yang dikutip dari Simburnews.com.

Sementara itu, Lurah Talang Jambe, Zulkarnain mengatakan tidak terlibat dalam peristiwa itu. “Saya tidak terlibat dalam kasus tersebut,” ungkap Lurah Zulkarnain yang kebetulan bertemu wartawan di ruang Harda dan memenuhi panggilan polisi di bawah komando Kompol Samrudi terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen di wilayah Talang Jambe.

Zulkarnain juga mengatakan bahwa pihaknya berada di tengah-tengah dan tidak memihak siapa pun. “Jika ada permasalahan, kami selesaikan,” tegasnya. (fdl/krw )

Tentang sihaj

Baca Juga

PT Gojek Indonesia Beri Bantuan Kepada Mitranya yang Mengalami Musibah

,Regional Consumer Engagement Manager Gojek Palembang, Christina Anggraeni saat memberikan bantuan kepada keluarga Asnawi. foto:jauhari/krw. …

Tinggalkan Balasan