Jumlah Kendaraan Taksi Online Ditentukan Gubernur Bukan Pemilik Aplikator. Permenhub Nomor 118 Solusi Terbaik Semua Pihak Terkait

oleh -97 views

Dr Marsudi Utoyo, SH, MH. foto:ist.

PALEMBANG (Kabar Rakyat) – Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 dinilai dapat memberikan solusi bagi semua pihak terkait. Demikian disampaikan pengamat transportasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Sumpah Pemuda Palembang, Dr Marsudi Utoyo, SH, MH yang menilai Permenhub No 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus adalah solusi bagi pengemudi taksi online, konsumen dan penyedia jasa aplikasi ( Gojek dan Grab ).
Marsudi melanjutkan, peraturan ini telah mengatur secara rinci perlindungan bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu dalam operasional angkutan sewa khusus ini, tidak mewajibkan pengendara melakukan uji Keur dan pasang stiker khusus tapi diganti dengan digital dashboard dan kartu pengawasan.

BACA JUGA =  Kasus Meninggalnya M. Yusuf, TPF Bertemu Penyidik

Marsudi berharap ada sinkronisasi data jumlah taksi daring ( online ) dari aplikator ( Gojek & Grab ) dan pihak Dishub Sumsel sehingga memudahkan pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. “ Data kendaraan yang beroperasi sangat penting untuk pengawasan.

Aplikator juga harus jujur dan terbuka tentang jumlah taksi online yang beroperasi di Provinsi Sumsel khususnya Kota Palembang, dan juga semestinya aplikator melaporkan secara berkala jumlah kendaraan yang beroperasi,”kata Marsudi.

BACA JUGA =  Sindikat Penipuan Modus Kupon Berhadiah Digulung Buser Polsek Lempuing OKI

Dalam peraturan menteri perhubungan yang baru ini, jumlah kendaraan yang beroperasi di suatu daerah ditentukan oleh Gubernur. Dalam Permenhub No 118 Tahun 2018 ini juga mengatur tentang suspend aplikator kepada pengemudi taksi online, sehingga kedepannya kedua belah pihak ( pengemudi dan aplikator ) tidak ada yang dirugikan. (kurnia agung/krw)