Breaking News
Home / Hukum / Gabungan Tim Advokasi Calon Gubernur dan Walikota Datangi KPU Sumsel. Terkait Banyak Temuan Kejanggalan DPT

Gabungan Tim Advokasi Calon Gubernur dan Walikota Datangi KPU Sumsel. Terkait Banyak Temuan Kejanggalan DPT

Tim Advokasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Sarimuda-Rozak, Febuar Rahman SH saat menyerahkan surat keberatan mereka terhadap dugaan terjadinya upaya penggelembungan DPT di Kota Palembang kepada Ketua KPU Sumsel, Senin (11/6). foto:ist.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)- Gabungan tim advokasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari pasangan nomor urut 3,  Ishak Mekki-Yudha Pratomo dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari pasangan nomor urut 2, Sarimuda-Rozak mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (11/6). Mereka datang ke KPU terkait temuan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT).

Febuar Rahman SH  dari tim advokasi  calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari nomor urut 2 mengatakan penemuan penggelembungan  DPT di kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang . ” Pada hari ini kami telah menerima dan menemukan fakta tentang kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di dalam daftar pemilih tetap (DPT),”tegas Febuar didampingi Tim Advokasi Ishak-Yudha, Firdaus Hasbullah SH.

BACA JUGA =  Aliansi Muslim Palembang Gelar Aksi Solidaritas Peduli Muslim Uighur

Dia (Febuar) selaku tim advokasi  Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang menambahkan ditemukan banyak sekali jumlah pemilih yang memiliki nama dan NIK yang sama akan tetapi berbeda tempat pemungutan suara (TPS).
Ada banyak pemilih yang terdaftar di DPT akan tetapi tidak memiliki NO, KK (Kartu keluarga). “Ditemukan banyak sekali jumlah pemilih yang memiliki nama  dan NIK yang sama akan tetapi berbeda alamat tempat tinggal,”terang Febuar.
Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh gabungan tim advokasi pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 dan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2 bahwa  penggelembungan DPT itu diduga sengaja dilakukan secara terstruktur , sistematis dan masif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

BACA JUGA =  Suami Istri Tewas Akibat Tertimbun Longsoran Tambang Batubara

Temuan itu, masih menurut Febuar, diduga dilakukan untuk memanipulasi informasi tentang pemilihan yang berhak untuk memilih di TPS sehingga pemilih siluman (pemilih yang tidak berhak memilih) dapat memberikan suara di TPS dengan menggunakan identitas palsu (E-KTP palsu maupun surat keterangan palsu). “Temuan yang didapat oleh gabungan tim advokasi pasangan Calon Gubernur dan pasangan Calon Walikota Palembang itu  berpotensi sebagai bentuk pelanggaran dan atau tindak pidana,”tegas Febuar.

BACA JUGA =  Terdakwa Kasus Pembunuhan Calon Pendeta Didakwa Pasal Berlapis

Hal itu berpontensi sebagai bentuk pelanggaran pemilih dalam mencetak surat suara sehingga pencetakan surat suara dimaksud berpotensi merugikan keuangan negara. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas maka gabungan tim advokasi menyatakan sikap menolak secara tegas penetapan DPT yang telah di sahkan oleh KPU Provinsi Sumsel dan a KPU Kota Palembang yang melanggar asas-asas pemilih dan mencederai proses demokrasi. “Kami menuntut KPU Provinsi Sumsel dan KPU Kota Palembang untuk melakukan perbaikan DPT,” tegasnya. Febuar juga meminta agar KPU menunda pelaksanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel serta Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2018-2023 hingga KPU telah memperbaiki DPT. (ari/krw)

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan