FK-PKBP Apresiasi Langkah BPPD, Tidak Pungut Pajak Pecel Lele

oleh -111 views

PALEMBANG (Kabar Rakyat) –Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) mengapresiasi langkah Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang
tidak akan mengenakan pajak kepada UMKM sebesar 10 persen dari omset. Salah satunya pedagang pecel lele yang ada di Kota palembang. “Alhamdulilah,

..artinya Pemerintah Kota Palembang mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha kuliner khususnya pedagang pecel lele. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha kuliner yang lainnya bahwa pemerintah sangat terbuka dengan aturan yang ada,”kata Ketua FK-PKBP, Idasril SE,SH,MM.

Dikatakan Dasril, forum yang dibentuk oleh gabungan peguyuban usaha kuliner ini hanya memastikan kebijakan pajak ini tepat sasaran.  Riak kecil soal perpajakan ini muncul bermula dari adanya pernyataan dari salah satu pejabat BPPD Kota Palembang di beberapa media cetak dan online yang mengatakan pedagang pecel lele,pempek dan nasi bungkus akan dikenakan pajak.”Kontroversi ini kan karena ada pemicunya karena ada pernyataan yang mengatakan,pecel lele,pempek dan nasi bungkus dikenakan pajak. Akibat komunikasi yang baruk inilah mengakibatkan kehebohan di masyarakat. Jadi tidak tepat bila di katakan ada yang memprovakasi malah kita berusaha meluruskannya tapi apapun itu kita patut syukuri akhirnya pihak BPPD tidak menerapkan pajak pada pedagang pecel lele,”jelas pria tiga anak,yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Banyuasin ini.

BACA JUGA =  Iklan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 dari Instansi Kabupaten Mura dan Muratara

Lebih lanjut dijelaskan Dasril, pihaknya siap menjadi mitra pemerintah dalam melakukan sosialisai aturan pajak ini kepada anggotanya karena jelas sekali yang menjadi dasar Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkab pajak daerah ini adalah Perda No 12 tahun 2018. ” Tentu kita siap menjadi mitra Pemkot Palembang dalam melakukan sosialisai peraturan daerah tentang pajak ini.dan kita juga sudah teleah isi dari perda tersebut,salah satunya yang di kenakan pajak yaitu yang memiliki omset Rp 100 ribu per hari atau Rp 3 juta per bulan,” kata Dasril

BACA JUGA =  Kecilnya Angka Kriminalitas Penjara di Belanda Banyak 'Bangkrut'. Pemerintah Keluarkan Kebijakan Impor Narapidana

Menurut Dasril, salah satu isi perda yang kontravesi itu tarkait wajib pajak di kenakan pajak dengan omset 3 juta rupiah perbulan, tentu tidak ideal. Makanya pihaknya berharap Pemkot Palembang dan DPRD Kota Palembang segera melakukan revisi terhadap perda tersebut karena jelas ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi kekinian. Hal ini jelas menjadi sumber permasalahan itu. “Masak omset 3 juta perbulan di kenakan pajak,pedagang pempek keliling bisa kena pajak. Makanya kita minta perda ini segera direvisi sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” himbau Dasril.

BACA JUGA =  OPTIMALISASI PROGRAM JKN KIS BPJS KESEHATAN MoU DENGAN DPMPTSP

Sebelumnya Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan tidak akan mengenakan pajak kepada UMKM. Pemerintah Kota Palembang justru memberikan bantuan dana tanpa bunga. Untuk itu, dia menegaskan bahwa pedagang pecel lele tenda tidak dikenakan pajak. “Kita sudah memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pajak ini. Supaya pedagang tidak risau mengenai berkembangnya penarikan pajak,” ujar Sulaiman, Selasa (11/9/2019)

Lebih lanjut, Sulaiman berharap masyarakat dapat menanyakan persoalan pajak ini kepada orang yang berkompeten. Dengan demikian, mereka akan mendapat informasi benar tanpa terprovokasi pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi.

Pasalnya, selama ini terdapat kelompok tertentu yang mengatakan bahwa seluruh pedagang pecel lele akan dibebani pajak. Adanya sosialisasi ini diharapkan membuat pedagang pecel lele tidak lagi terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. (rel/krw)