Bupati Muara Enim Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD

oleh -194 views

Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar saat menyampaikan rancangan Perda di Gedung DPRD Muara Enim, Jumat (25/5). foto:adrian/krw.

MUARA ENIM (Kabar Rakyat)- Bupati Muaraenim , Muzakir Sai Sohar menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Jumat (25/5).

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muara Enim Tahun Anggaran 2017, yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD. Sebanyak 32 orang dari 44 anggota Dewan hadir dalam paripurna tersebut dan terbuka untuk umum.

BACA JUGA =  BAZNas Muara Enim Salurkan Zakat Kepada 635 Warga Miskin

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2017 kepada DPRD Muara Enim. Hal ini merupakan kewajiban kepala daerah dalam menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang di atur di dalam Undang-undang. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2017 telah diaudit oleh BPK-RI yang di mulai dari tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018. ” Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 23A/LHP/XVII.PLG/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2017 adalah wajar tanpa pengecualian
(WTP),” kata Muzakir.

BACA JUGA =  Anggota DPRD Sumsel Dilaporkan Menipu Terkait Investasi Kebun Karet . Kamirul : Semua Tidak Benar, Saya Akan Lapor Balik

Adapun penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2017 meliputi laporan realisasi APBD Neraca laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun dengan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi Pemerintah yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

BACA JUGA =  Bupati Muara Enim Buka Grand Final Kompetisi Liga Pencak Silat

Sebelum mengakhiri sambutanya bupati menyampaikan bahwa LKPD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2017 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BKP-RI untuk itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah meningkatkan kinerjanya, atas dukungannya sehingga opini WTP bisa diraih. “Opini WTP ini merupakan opini dengan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan,” ujarnya.(adrian/krw).