Breaking News
Home / Hukum / Buntut Penghadangan Mobil Sosialisasi Kolom Kosong, Panwaslu Prabumulih Terancam Dipolisikan

Buntut Penghadangan Mobil Sosialisasi Kolom Kosong, Panwaslu Prabumulih Terancam Dipolisikan

 

Saat penghadangan mobil tim sosialisasi kolom kosong oleh tim paslon yang disaksikan Panwaslu Prabumulih, Jumat (22/6). foto:ist.

PRABUMULIH (Kabar Rakyat) – Dua unit kendaraan mobil milik tim relawan kotak kosong (koko) yang sedang melakukan sosialisasi Kolom Kosong di kawasan Jalan Padat Karya tepatnya sekitar jembatan Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, dihadang oleh tim Paslon, Jumat pagi (22/6) pukul 09.30 WIB.

Penghadangan tersebut dilakukan tim paslon bersama Ketua Panwaslu karena kegiatan yang dilakukan relawan dengan menggunakan mobil dan pengeras suara untuk mensosialisasikan Kolom Kosong inipun dinilai melakukan kampanye diluar jadwal kampanye.

Ketua Panwaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi SH membenarkan adanya insiden penghadangan tersebut yang diketahuinya setelah menerima adanya laporan warga. Dan ia pun mengaku saat kejadian itu dirinya ikut berada di lokasi. “Iya jadi kita mendapatkan laporan dari warga, bahwa ada kegiatan sosialisasi kolom kosong ini. Kita memang benar saat itu ada dilapangan, namun kita bertindak sebagai penengah dan memberitahukan bahwa kampanye sudah tidak boleh dilakukan,” ungkap Herman.

BACA JUGA =  Iptu Aris Munandar Jabat Kapolsek Cambai, Prabumulih

Dikatakan Herman, bahwa pihaknya pun berharap kepada seluruh warga masyarakat maupun elemen masyarakat dan meminta agar tidak terprovokasi serta dapat menahan diri dari tindakan yang dapat menciderai suasana kondusif dalam Pilkada Serentak 2018 ini. “Kami sangat berharap sekali agar semua masyarakat tetap tenang dan jangan terpancing. Beda pilihan sah-sah saja, tapi kan aturan harus kita tegakkan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan dia, masa tenang akan berlangsung mulai Sabtu (23/6) mendatang tepatnya pukul 00.00 WIB. Selain itu, ia menjelaskan jika seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tersebut akan segera diturunkan. “Sekali lagi kita Panwaslu mengimbau agar suasana kondusif ini dapat terus berlangsung dan tak perlu ada kegiatan-kegiatan yang dapat menciderainya. Mulai tanggal 23 Juni pukul 00.00 WIB sudah masuki masa tenang, tak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Relawan Koko, Azadin SE didampingi Kuasa Hukum Koko, M Maiwan SH ketika dikonfirmasi mengaku sangat menyesalkan atas tindakan yang dilakukan oleh tim paslon bersama Ketua Panwaslu yang melakukan penghadangan tersebut. “Sebenarnya sangat mengecewakan apa yang dilakukan oleh tim Paslon bersama Ketua Panwaslu ini, sebab kenapa, selama ini kita semua tahu kalau KPU sudah tidak mensosialisasikan kotak kosong ini ke masyarakat, justru kami selama ini terus mensosialisasikannya ke masyarakat tapi kenapa dihalang-halangi,” ungkap Azadin.

BACA JUGA =  H Komari Kosim: Pemprov Sumsel Harus Bayar Ganti Rugi Lahan Saya Sebesar Rp7,6 M, Terhitung Sampai 7 Hari Kedepan

Diungkapkan Azadin, bahwa tugas dan tanggung jawab pihak KPU dan Panwaslu selaku penyelenggara KPU tersebut seharusnya fokus terhadap kegiatan Paslon tunggal dan bukan terhadap Relawan Kotak Kosong. “Tapi sekarang ini justru malah fokusnya mengawasi kotak kosong, kan aneh. Kotak kosong kan jelas bukan paslon, Panwaslu dan KPU seharusnya fokus ke calon bukan koko. Toh kegiatan koko ini juga dengan biaya sendiri sumbangan dari relawan kenapa harus di halang-halangi,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan dia, bahwa pihaknya pun saat ini sudah mengumpulkan segala bukti dan saksi terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Paslon yang diduga membagikan sembako ke masyarakat untuk memenangkan Pilkada dengan menghalalkan segala cara tersebut. “Seharusnya itu mereka (Panwaslu, red) mengawasi kegiatan Paslon sekarang ini. Kami pun sudah mengumpulkan semua bukti kalau tadi (kemarin, red) di wilayah Kelurahan Anak Petai membagikan sembako dan itu seharusnya mereka awasi bukannya mengawasi kotak kosong,” tandasnya.

BACA JUGA =  BPJS Kesehatan Prabumulih Sosialisasi Perpres 82 Tahun 2018 kepada PPNPN, Kades dan Perangkat Desa

Atas kejadian inipun, lanjut Azadin, pihaknya akan mengambil tindakan untuk segera mendatangi Mapolres Prabumulih untuk membuat laporan atas kasus penghadangan yang dilakukan tim Paslon dan Ketua Panwaslu tersebut. “Dengan tegas kami sekarang ini akan mengambil tindakan tegas yang akan melaporkan Ketua Panwaslu ini ke polisi. Rencananya besok kami akan melaporkannya ke Polres Prabumulih, karena ini sudah termasuk melakukan perbuatan melanggar hukum,” tukasnya.

Terpisah, Kapolres Prabumulih, AKBP Tito Travolta Hutauruk Sik MH pun mengajak masyarakat menciptakan dan menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada serentak 2018. “Untuk pilkada serentak ini, kita siapkan pengamanan khusus. Sampai hari ini tidak ada hal-hal krusial, semua bisa diatasi. Kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap kondusif hingga saat pemilihan nanti,” tegasnya. (dn/krw)

Tentang sihaj

Baca Juga

Kembali Sopir Online Jadi Korban Perampokan Penumpangnya.Tewas Mengenaskan Dengan Tubuh Penuh Luka Tusukan

Kedua tersangka perampokan yang berhasil ditangkap massa dan barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza …

Tinggalkan Balasan