Brakk… Defi Emosi dan Menggebrak Meja Ketika Dewan Kehormatan Peradi Memutuskan Memecatnya Sebagai Advokat

oleh -463 views

 

Suasana sidang kode etik Peradi Palembang dengan pihak teradu, Advokat Defi Sepriadi SH, Rabu (16/5/2018).                            foto: sripoku.com/a hafiz.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)- Seorang advokat, Defi Sepriadi SH atau Defi Iskandar SH tidak dapat menyembunyikan rasa kekesalannya. Ketika majelis hakim Dewan Kehormatan (DK) DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palembang yang diketuai  Yustinus Joni SH, anggota Maramis SH MH, Ust Umar Said, Sobrian Midarsah SH, dan Masnun SH, memutuskan dia (Defi) diberhentikan secara permanen sebagai advokat.

Brakk…Defi dengan emosi menggebrak meja. Dia juga menendang pintu kantor Peradi. Defi Sepriadi SH marah setelah mendengar putusan sidang kode etik profesi advokat yang merugikannya dirinya tersebut pada Rabu (16/5/2018).

Panitera Kepala Dewan Kehormatan Daerah Peradi Palembang, Sri Lestari Kadariah SH, menyebutkan isi putusannya yakni pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Peradi. Selain itu Defi juga dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 5 juta.

Defi Sepriadi SH tidak menduga jika majelis dewan kehormatan yang menyidangkannya sepakat memberhentikannya sebagai advokat. Menurutnya jika advokat itu melanggar kode etik seharusnya dapat peringatan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, baru cabut izin beracara. Selain itu Defi juga merasa tidak bersalah. Apa didakwakan kepadanya  dirinya tidak pernah melakukannya.

BACA JUGA =  Ipda Djunaidi Jabat Kasubsektor Teluk Gelam

Atas keputusan Dewan Kehormatan Peradi Palembang yang telah mencabut izin advokatnya maka Defi  akan mengajukan banding ke DPN Peradi di Jakarta. Bukan itu saja, dia juga mengancam akan melapor majelis kode etik ke Polda Sumsel.  “Kita akan banding, ini belum inkrach. Tuntutan pasal 316 dan 317 menista dengan surat. Baru seumur hidup melanggar kode etik, langsung dicabut izin. Bukannyo goco wong. Sebelumnya kita dak tahu bakal ado keputusan ini. Setahu saya ada tahapan, sanksi 3 bulan. Bersifat tidak sopan dan arogan. Kalau menurut saya jadi pengacara itu memang harus melawan. Kito banding. dewan kehormatan diduga keras makan suap,” kata Defi seperti yang dilansir dari Sripo.com.

Adanya tudingan majelis kode etik makan suap,  Yustinus Joni selaku ketua majelis, menyatakan dirinya tidak tahu berapa dia (Defi) nilai para majelis. “Itu keputusan hasil musyawarah kita 23 Maret 2018. Karena kesibukan kita masing-masing putusan itu baru sekarang dibacakan. Masalah ada pihak tidak puas itu biasa,”katanya.

BACA JUGA =  PWI Pusat Apresiasi Dukungan Sejumlah Gubernur Terhadap Media di Tengah Wabah Covid-19

Sementara Kuasa hukum pengadu, Lisa Merida SH dan Eva Derusel SH didampingi kliennya H Dian Utama menyatakan puas dengan hasil putusan yang dibacakan. “Sudah sesuai dengan bukti dan fakta hakim di persidangan dan ini sangat fair. Putusan majelis hakim lengkap dan sempurna,” ujarnya.

Awal Permasalahan

Advokat Lisa menjelaskan, kejadian bermula ketika kliennya membuat kos-kosan pada tahun 2016. Tiba-tiba bangunan itu dipermasalahkan Defi pada 12 Februari 2017. “Kamu ini bangun kos-kosan ada izin lingkungan dak, ada IMB dak, ada izin tetangga dak. Kalau tidak ada, bangunan ini bisa dirobohkan. Kamu tau dak, pagar yang di samping rumah aku, itu aku yang merobohkannya,” kata Lisa menirukan ucapan Defi yang diceritakan oleh pengadu ( H Dian Utama).

Tak lama kemudian, ada surat dari Ketua RT setempat untuk perdamaian dengan rincian biaya Rp 30 juta. Lantaran tidak ingin memperpanjang keributan, pengadu akhirnya menyerahkan uang Rp 30 juta kepada Hj Saniem (klien Defi Sepriadi) yang disaksikan sejumlah pihak.

BACA JUGA =  Disbunnak Berikan 4500 Paket Susu dan Telur -Pemberian simbolis ke tim PKK setiap kecamatan

Namun rupanya,masih menurut Lisa,  ada lagi permintaan  Rp 150 juta. Namun permintaan ini langsung ditolak oleh pengadu.

Permintaannya tidak dituruti , cerita Lisa, Defi banyak berkirim  surat resmi ke instansi terkait melaporkan soal keberadaan kos-kosan itu.  Surat itu dilayangkan  ke Walikota Palembang, Camat, Lurah, Sekolah, serta tempat kerja pengadu.

Suatu hari pihak kecamatan mendatangi kos-kosan pengadu ( H Dian) dan tiba-tiba Defi muncul. Setengah mengancam dia menantang pengadu. “Kau kurang ajar, aku beli perkara di pengadilan akan menyusahkan kehidupan kamu sampai kapan pun,” ucap Defi ditirukan Lisa. Kata-kata menyusahkan itu,menurut  Lisa sangatlah tidak pantas dilontarkan dan melanggar kode etik propesi advokat.

Bukan hanya itu, Dian Utama juga mendapat  4 gugatan namun dua gugatan sudah ditolak pengadilan. “Kita ajukan kode etik bukan tanpa alasan. Kita juga sudah melaporkannya (Defi)  dan statusnya sudah tersangka di kepolisian dengan sangkaan pencemaran nama baik dan pemerasan,” tegas Lisa. (sihat/krw)