BPH Migas Gelar Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional

oleh -292 views

Para pemakalah sosialisasi percepatan BBM 1 Harga berfoto bareng usai acara, Sabtu (19/5). foto:ari/krw.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)-Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menggelar acara “Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional”  di Hotel Arista Jalan angkatan 45 Palembang,  Sabtu  (19/05).

Hadir dalam acara itu Kepala  BPH Migas  Dr Ir M Fanshurullah Asa MT, Anggota Komisi VII DPR RI, Ir Nazaruddin Kiemas, Komite BPH Migas Ir H Ahmad Rizal, SH, MH FCBArb, Field Marketing Retail Manager PT Pertamina MOR II, Putut Andriatno, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumsel, Dra Hj Neng Muhaiba MM,para calon sub penyalur BBM serta para wartawan.

Fanshurullah Asa, mengatakan sebagai tindaklanjut implementasi sub penyalur maka BPH Migas menggelar kegiatan ini yang dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi amanah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas di ayat 2 disebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat orang banyak di seluruh NKRI. “ Kita bersyukur jangkauan pemerintah dalam hal ini oleh BPH Migas memperpanjang tangannya Indonesia yang selama ini belum ada BBM satu harga saat ini bisa diwujudkan,” katanya.

BACA JUGA =  IWO Sumsel : Film “Meniti 20 Hari” Harus Diputar di Bioskop

Satu harga bukanlah komoditas politik. Melainkan dalam rangka menjalankan amanah Pancasila mewujudkan keadilan sosial, di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang sudah direalisasikan.

Ternyata di Sumatera Selatan juga terdapat  daerah  tertinggal, terdepan dan terluar (3T) seperti Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Banyuasin yang juga perlu disikapi pendistribusian BBM agar kondisi tersebut tertanggulangi.

Fanshurullah ASA menerangkan BBM satu harga ialah program menyalurkan premium dan solar subsidi dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pasalnya selama ini di wilayah 3T belum menikmati harga BBM. Sebelum ada program tersebut, harga BBM di wilayah 3T bisa naik hingga tiga kali lipat. “Selama ini masyarakat yang tinggal di perbatasan 3T tidak menikmati satu harga. Barangnya (BBM) pun tidak ada,” jelasnya.

BACA JUGA =  Kasubag Humas Polres OKI Hibur Penonton Dalam Got Talent, Sambut HUT Bhayangkara ke 74

Dikatakannya dua badan usaha ditunjuk untuk melaksanakan program BBM Satu Harga yakni PT Pertamina (persero) dan PT AKR.

Sedangkan Komite BPH Migas Ir. H Ahmad Rizal, SH, MH FCBArb pada paparannya menguraikan syarat untuk menjadi sub penyalur BBM tertentu diantaranya harus memiliki badan atau unit usaha. Untuk yang berminat untuk menjadi sub penyalur dari bahan bakar ini diwajibkan untuk memiliki kegiatan usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Di samping itu lokasi harus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, harus memastikan bahwa lokasi tempat pendirian sub penyalur ini sudah memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jadi, tidak boleh asal pilih tempat. Harus melalui berbagai prosedur dulu sebelum didirikan. Baik itu meliputi tempat penyimpanan,” ujarnya.

BACA JUGA =  Situasi Sungai Ceper Kondusif Usai Penembakan

Selain beberapa hal di atas, dan sebagai sub penyalur juga menjamin bahwa telah memiliki tempat penyimpanan dengan kapasitas maksimal 3.000 liter. Tidak hanya itu, tempat penyimpanan ini juga harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian tempat penyimpanan juga menjadi salah satu syarat agar keadaan BBM lebih optimal. Kemudian alat pengangkutan dan pengoperasian yang sesuai standar.

Sedangkan persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sub penyalur memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub penyalur juga harus memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki izin lokasi. Sub penyalur diwajibkan untuk meminta izin dari pemerintah setempat atas bangunan yang hendak dibangun di lokasi yang diinginkan. Biasanya, lokasi yang akan dibangun sub penyalur ini secara umum berjarak minimal 5 km. (ari/krw).