Breaking News
Home / Hukum / Besok, Putusan Praperadilan Gunawati Thamrin Dibacakan

Besok, Putusan Praperadilan Gunawati Thamrin Dibacakan

Gunawati Pandarmi alias Gunawati Thamrin Direktur PT Indo Citra Mulia, saat diperiksa di Mapolresta Palembang beberapa waktu yang lalu. foto:fdy/krw.

PALEMBANG (Kabar Rakyat)- Perkara PraPeradilan Nomor : 1/ Pid.Pra/2018/PN.PN.Plg yang dimohonkan Gunawati Pandarmi alias Gunawati Thamrin Direktur PT Indo Citra Mulia, (ICM) memasuki babak akhir, Selasa, (19/02) sore. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang masing-masing-masing pihak, pemohon dan termohon memberikan kesimpulan kepada hakim tunggal Efrata Happy Tarigan SH yang memeriksa perkara Pra-Peradilan tersebut. Selanjutnya, sidang akan digelar besok, Kamis, (22/2)  dengan agenda pembacaan putusan sidang.
Dalam kesimpulan yang disampaikan, termohon menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon Gunawati Kokoh Thamrin terkait dalam permohonannya, maupun reflik yang sudah disampaikan. Bahkan bagi termohon duplik yang pernah disampaikan di depan majelis hakim merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban termohon sebelumnya.
Sementara Pemohon Gunawati Kokoh Thamrin melalui Kuasa hukumnya. T.Triyanto, SH, C.N menjelaskan tidak terbukti pemohon telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.
Pemohon juga dalam hal ini meminta penetapan pemohon sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah.
Polresta Palembang selaku termohon) pada persidangan Pra-Peradilan, Selasa, (19/02) sore, telah memberikan kesimpulan terkait perkara Pra-Peradilan kepada hakim tunggal Efrata Happy Tarigan di Pengadilan Negeri Klas I khusus Palembang.
Dalam kesimpulannya terungkap, perkara pemohon Gunawati Kokoh Thamrin yang diduga melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dapat dipastikan telah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk ditetapkan oleh termohon sebagai tersangka. Sedikitnya ada 4 poin alat bukti yang tertera, yakni, keterangan saksi, keterangan para saksi, petunjuk berupa kerugian materil yang diderita oleh pelapor, Berita Acara Pemeriksaan, (BAP) teknis kriminalistik TKP longsornya tanah pada pembangunan ruang manager JM Food Center.
Sehingga termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil yang sudah disampaikan pemohon pada tanggal 23 Januari 2018 maupun dalam reflik tanggal 15 Februari 2018 karena penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Laporan Polisi LPB/594/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 sudah sesuai dengan kewenangan polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007.
Atas dasar itulah termohon melakukan penyelidikan, dan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi dan saksi ahli. Selanjutnya, melakukan gelar perkara tanggal 26 Desember 2017 dan menetapkan pemohon Gunawati Kokoh Thamrin sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :SK/84/XII/2017/Reskrim.
Turut Termohon dari Kejaksaan Negeri Palembang juga menolak permohonan Pra-Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara.
Dalam kesimpulannya, Turut Termohon sudah melaksanakan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor :Print-20/N.6.10/Euh.1/01/2018 tanggal 02 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sidang akan dilanjutkan, hari ini, Kamis, (22/02), dengan agenda keputusan. Persidangan Pra-Peradilan ini sudah dimulai sejak pekan lalu secara marthon di Pengadilan Negeri Klas I Khusus Palembang dengan hakim tunggal Efrata Happy Tarigan, Polresta Palembang, (termohon) ) diwakili kuasa hukumnya dari Polisi Daerah, (Polda) Sumsel, AKBP Ambran Rudy Novianto, Kompol Asep Durahman, Kompol Iwan Wahyudi. Sementara, Kejaksaan Negeri Palembang, (Turut Termohon) diwakili, Satria Irawan, Ita Royani, Ursula Dewi. Kuasa Hukum Termohon, Kombes Pol John Mangundap menyebutkan proses yang dilakukan penyidik Polresta Palembang terkait penetapan tersangka tersebut, sudah sesuai mekanisme dan peraturan berlaku.
“Sekarang kita tunggu hasilnya (putusan). Tapi intinya proses penyidikan sudah kita lakukan sesuai perintah Kapolri, yaitu Promoter (Profesional, Moderen dan Terpercaya,”ujar dia.
Ketika disinggung soal hasil praperadilan tersebut, John menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Pendek kata, pihaknya sudah menyerahkan alat bukti terkait penetapan tersangka.
“Hakim yang mempelajari. Kita serahkan semuanya kepada Majelis Hakim,” ujar pria yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum Polda Sumsel ini.(fadil/krw)

BACA JUGA =  Siti 'Syantik' Badriah dan Cita Citata Akan Meriahkan Pembukaan KTNA di Muba 

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan