Breaking News
Home / Kriminal / Berkas Sejak Januari P-21, Namun Belum Juga Dilimpahkan ke Kejari Palembang. Pihak Polresta : Tersangka Sudah Dipanggil Namun Tidak Hadir Karena Sakit

Berkas Sejak Januari P-21, Namun Belum Juga Dilimpahkan ke Kejari Palembang. Pihak Polresta : Tersangka Sudah Dipanggil Namun Tidak Hadir Karena Sakit

 

 

Advokat Redho  Junaidi,SH dan Andika Andalantama,SH selaku tim kuasa hukum pelapor, Hj Nora binti Daniel Lunda, mempertanyakan perkembangan kasus laporan klien mereka, Kamis (5/4).foto:fadil/krw.

PALEMBANG (Kabar Rakyat) – Aneh, berkas yang dinyatakan lengkap namun pihak harda Polresta Palembang  tidak juga melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri (kejari) Palembang. Padahal sejak Januari 2018 yang lalu sudah dinyatakan P-21 oleh Kejari Palembang dan sejak tahun 2014 telah menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan melanggar pasal 266 KUHP yakni Za dan Sa.
Perkara yang diduga melanggar ketentuan pasal 266 KUHP yakni menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, hingga kini penyidik unit harta benda (harda) Satreskrim Polresta Palembang tak kunjung melakukan pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka.
Hal inilah yang dipertanyakan Redho  Junaidi,SH dan Andika Andalantama,SH selaku tim kuasa hukum pelapor, Hj Nora binti Daniel Lunda dari kantor hukum STIHPADA Palembang, Kamis (5/4). “Dari informasi yang kami dapatkan dari penyidik penundaan pelimpahan tahap kedua perkara dikarenakan tersangka Za dalam kondisi sakit, kalau memang benar kami meminta agar sakitnya tersangka ini disertai dengan surat resmi dari dokter ahli dan yang berkompeten. Agar ada kepastian hukum terhadap klien kami sebagai pelapor,” pinta Redho kepada awak media, kemarin.
Disebutkan pula, masih terkait kasus ini di PN Klas IA Palembang saat ini tengah berlangsung pula sidang gugatan perdata yang diajukan Za, padahal sebelumnya pernah dilakukan gugatan serupa dengan bukti sertifikat yang diduga telah dipalsukan dan ditolak PN Palembang.
“Artinya, perkara ini dalam istilah hukumnya ne bis in idem yang lebih kurang artinya apabila suatu perkara yang sudah diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tidak diperbolehkan diajukan kembali. Hal ini juga sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung RI,” urai Redho.
Disampaikan Redho ikhwal kasus ini bermula saat pelapor memiliki sebidang tanah seluas 2.400 meter persegi yang berlokasi di Jl Demang Lebar Daun, tepatnya di depan kantor Telkomsel.
Tanah tersebut milik almarhum Danil Lunda yang tak lain adalah ayah kandung dari pelapor, namun rupanya tanpa sepengetahuan pelapor selaku ahli waris tanah tersebut telah dipindahtangankan kepada Sa dan selajutnya menjualnya kepada Za senilai Rp80 juta.
Yang menjadi dasar jual beli ini adalah sertifikat akte pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat notaris H Zulkifli Sitompul,SH tertanggal 13 April 2010 yang tertulis disana Sa selaku pihak pertama dan Za selaku pihak kedua.
Bukti lainnya, kwitansi asli pembayaran pembelian tanah seluas 2.400 m2 senilai Rp80 juta, surat keterangan lurah 24 Ilir Nomor : 474/92/24/2010 tanggal 18 Februari 2010 dan surat keterangan jual beli tanah usaha tertanggal 20 Oktober 1962. “Untuk bukti terakhir surat keterangan jual beli tanah usaha tanggal 20 Oktober 1962 setelah diteliti petugas laboratoium forensik Polri Cabang Palembang dinilai mengalami ketidakwajaran karena telah mengalami pergantian kata. Atas dasar inilah penyidik mulai melakukan penyelidikan dan mendapati ternyata surat tersebut terindikasi dipalsukan hingga menetapkan Sa dan Za sebagai tersangka,” urai Redho yang berharap kepada ketua PN Klas IA Palembang dan Ketua PT Palembang untuk ikut mengawasi jalannya persidangan dalam perkara ini.
Dikonfirmasi terkait permasalahan ini, Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Yon Edi Winara SIK melalui Kasubag Humas Iptu Syamsul Pitri membenarkan, jika kasus ini sudah memasuki tahap ke dua. “Sekarang berkasnya sudah P21 untuk tahap II tersangka SA dan JA sudah di panggil oleh penyidik dua kali  akan tetapi tidak pernah datang, dikarenakan sakit, ”  katanya.
Sambung Syamsul, penyidik akan membuat surat yang ketiga berupa surat perintah membawa tersangka. “Tersangka ini dijerat dengan memalsukan keterangan palsu pada surat otentik pasal 226 KUHP maksimal hukuman pidana 6 tahun,” pungkasnya.(fadil/krw)

BACA JUGA =  Amin Trass, Orang Pertama Lakukan Penyerahan Berkas Calon DPD Sumsel

Tentang sihaj

Baca Juga

Firdaus Berhasil Ungguli Teguh Santosa, Terpilih Sebagai Ketum SMSI

Firdaus saat memberikan kata sambutan usai terpilih sebagai Ketua Umum SMSI periode 2019-2024.foto:net. JAKARTA (Kabar …

Tinggalkan Balasan